Manyala.co – Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra Bahtra Banong mengingatkan kader partai untuk berhati-hati dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati, Sudewo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).
Bahtra menyampaikan hal itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026), menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh kepala daerah dari Gerindra bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Ya Pak Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya, untuk agar berhati-hati lah. Jadi, terus bekerja untuk masyarakat,” kata Bahtra. Ia menambahkan, partai akan terus melakukan pembinaan kader untuk memastikan tugas pelayanan publik terlaksana dengan baik.
Sudewo, yang sebelumnya menjabat Bupati Pati, menjadi sorotan nasional pada 2025 setelah sejumlah kebijakannya memicu protes publik. Salah satunya adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, memicu demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Kabupaten Pati.
Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo mundur, dan DPRD sempat mengupayakan pemakzulan yang gagal.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang diamankan dalam OTT tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi, tanpa merinci lebih lanjut kasus yang menjerat Sudewo.
Bahtra menegaskan bahwa kejadian ini bersifat personal dan tidak mencerminkan seluruh kader Gerindra. Ia menambahkan, pihaknya akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus mengawasi kinerja kepala daerah agar tetap fokus pada pelayanan publik.
“Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
OTT terhadap Sudewo terjadi dalam konteks penguatan pengawasan antikorupsi di tingkat daerah oleh KPK. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan integritas pejabat publik, sekaligus mengingatkan partai politik tentang peran mereka dalam memastikan kadernya menjalankan tugas dengan etika dan akuntabilitas.
Langkah KPK juga menjadi perhatian publik nasional, karena berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang konsisten meski melibatkan pejabat dari partai politik penguasa. Hingga saat ini, KPK belum merilis informasi resmi lebih rinci mengenai modus atau nilai transaksi yang terkait kasus Sudewo.
