Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menyetujui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses pinjaman dari Pemerintah Spanyol guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hidrometeorologi, menyusul keterbatasan anggaran pencegahan bencana nasional.
Persetujuan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pinjaman itu akan difokuskan pada penguatan mitigasi terhadap banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang kian sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah,” kata Suharyanto.
Menurut Suharyanto, keputusan Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran BNPB, khususnya pada aspek pencegahan bencana. Ia menyebut anggaran pencegahan yang dikelola BNPB setiap tahun berada pada kisaran Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar, angka yang dinilai belum sebanding dengan kompleksitas dan luasnya risiko kebencanaan di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran tersebut memengaruhi kemampuan BNPB dalam memberikan informasi kebencanaan secara komprehensif kepada masyarakat. BNPB, kata dia, masih dapat menyampaikan peringatan dini berbasis data cuaca, tetapi belum selalu mampu memberikan rekomendasi lanjutan secara detail.
“Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja,” ujar Suharyanto.
Meski demikian, ia menegaskan BNPB tetap menjalankan fungsi penanggulangan bencana tanpa mengeluh, termasuk dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pinjaman luar negeri dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas pra-bencana, khususnya dalam pengadaan infrastruktur mitigasi dan sistem pendukung.
“Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan,” kata Suharyanto, dikutip dari Antara.
Selain pinjaman luar negeri, BNPB juga mengelola Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan saat bencana terjadi maupun ketika status siaga darurat atau tanggap darurat ditetapkan. Suharyanto menyampaikan bahwa DSP tidak hanya dimanfaatkan untuk respons darurat, tetapi juga untuk membangun langkah-langkah pencegahan di daerah rawan bencana.
“Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang… DSP ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir yang rawan aktivitas seismik.
Suharyanto mengungkapkan BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp 949,16 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota, serta pemasangan sensor tinggi muka air di wilayah pesisir rawan tsunami.
“Di sepanjang pantai yang sering kali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor… dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu,” kata Suharyanto. Hingga Selasa malam, belum ada rincian resmi terkait skema penarikan pinjaman terbaru dari Pemerintah Spanyol.
