Manyala.co – Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan kesiapan mendukung wacana pengurangan gaji pejabat negara yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi potensi tekanan ekonomi akibat situasi global yang tidak menentu.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika kebijakan tersebut diterapkan.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menunjukkan kepekaan pejabat terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Sahroni juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mencari solusi menghadapi tekanan global.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan terkait pengurangan gaji harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.
Menurutnya, DPR akan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden dalam menentukan langkah kebijakan ekonomi ke depan.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah penghematan untuk merespons potensi krisis global, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
Selain itu, Presiden juga mencontohkan kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Pakistan, seperti pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan dan penerapan WFH hingga 50 persen bagi pegawai.
Negara tersebut juga melakukan pemangkasan gaji pejabat, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta penghentian sejumlah belanja pemerintah.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan penghematan yang relevan.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait besaran atau mekanisme pemangkasan gaji pejabat di Indonesia.
Pemerintah juga belum merinci dampak fiskal dari kebijakan tersebut terhadap anggaran negara.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan penghematan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam menjaga daya beli dan kinerja birokrasi.
