Manyala.co – Amerika Serikat mengerahkan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah operasi Armada ke-5 AS di Laut Arab, bergabung dengan gugus kapal serbu amfibi USS Kearsarge. Pengerahan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington, Israel, dan Teheran, menyusul konflik bersenjata yang terjadi pada pertengahan 2025.
Sejumlah analis pertahanan menilai kehadiran armada tersebut mencerminkan peningkatan kesiapan militer AS untuk melancarkan operasi skala besar di kawasan timur tengah. Armada itu mencakup kapal induk kelas Nimitz, kapal serbu amfibi, serta beberapa kapal perusak berpeluru kendali yang dinilai telah berada dalam jangkauan serangan terhadap Iran, meski belum menempati posisi operasional akhir.
Pemerintah Iran menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Amerika Serikat dan Israel. Otoritas Teheran menuding pengerahan kekuatan militer AS sebagai bagian dari upaya tekanan strategis yang bertujuan melemahkan stabilitas internal Iran sebelum tindakan militer dilakukan.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuduh Amerika Serikat berusaha merusak kohesi sosial Iran dengan menggambarkan negara tersebut berada dalam kondisi darurat. Ia menyebut narasi tersebut sebagai bagian dari strategi konflik yang lebih luas. “Upaya menggambarkan Iran dalam keadaan darurat itu sendiri merupakan bentuk peperangan,” kata Larijani, seperti dikutip The Guardian.
Militer AS pada akhir pekan lalu juga mengumumkan rencana latihan gabungan di kawasan tersebut. Latihan itu disebut bertujuan menunjukkan kemampuan Amerika Serikat dalam mengerahkan, mempertahankan, dan mengoperasikan kekuatan udara tempur di wilayah konflik.
Sejumlah negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Namun, analis menilai keberadaan kapal induk AS di Laut Mediterania dan Laut Arab memungkinkan Washington melancarkan operasi tanpa bergantung pada izin negara ketiga.
Ketegangan ini terjadi di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang dihadapi Iran. Data resmi menunjukkan tingkat inflasi bulanan Iran mencapai sekitar 60 persen, memperburuk penurunan daya beli masyarakat. Meski demikian, sebagian warga Iran yang menentang pemerintahan ulama sejak 1979 menolak perubahan rezim yang dipaksakan dari luar negeri.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah laporan yang menyebut adanya kontak diplomatik antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Baghaei memperingatkan bahwa pengerahan pasukan dan ancaman militer bertentangan dengan prinsip sistem internasional. “Jika prinsip-prinsip itu dilanggar, ketidakamanan akan menimpa semua pihak,” ujarnya.
Di dalam negeri Iran, situasi keamanan tetap menjadi sorotan. Lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency melaporkan sedikitnya 5.419 orang tewas dalam penindasan demonstrasi, dengan sekitar 17.000 kematian lainnya masih dalam proses verifikasi. Namun, Pelapor Khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen hingga Selasa malam.
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan akan merekomendasikan agar Uni Eropa mempertimbangkan penetapan Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi terlarang, menandai meningkatnya tekanan internasional terhadap Teheran.
