Manyala.co – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur melalui rasio gini, berada di angka 0,363 pada September 2025. Angka tersebut turun 0,012 poin dibandingkan periode Maret 2025, menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran secara nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan capaian tersebut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026). “Angka ketimpangan tercatat sebesar 0,363 pada September 2025, atau turun 0,012 basis poin dari Maret 2025,” kata Amalia.
Penurunan ketimpangan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, meskipun tingkat ketimpangan di kota masih tercatat lebih tinggi. BPS mencatat rasio gini wilayah perkotaan sebesar 0,383 pada September 2025, lebih rendah 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.
Sementara itu, ketimpangan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 0,295. Angka ini menurun 0,004 poin dibandingkan periode sebelumnya. “Ketimpangan di perkotaan pada September 2025 sebesar 0,383, lebih rendah 0,012 basis poin dibandingkan Maret 2025,” ujar Amalia. “Sementara ketimpangan di pedesaan sebesar 0,295, atau lebih rendah 0,004 poin dibandingkan Maret 2025,” tambahnya.
Selain indikator ketimpangan, BPS juga melaporkan perkembangan tingkat kemiskinan nasional. Per September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau setara 8,25 persen dari total populasi. Jumlah tersebut turun sekitar 490.000 orang dibandingkan Maret 2025.
Penurunan kemiskinan tercatat terjadi di seluruh wilayah. Di perkotaan, tingkat kemiskinan mencapai 6,6 persen, turun 0,13 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 10,72 persen, turun 0,31 poin persentase pada periode yang sama.
BPS menyatakan tren penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi secara umum, meskipun perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup signifikan. Struktur ekonomi perkotaan yang lebih terintegrasi dengan sektor formal dan jasa berkontribusi terhadap tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi.
Rasio gini merupakan indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Nilai rasio berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka yang lebih rendah menunjukkan distribusi yang lebih merata.
Dalam konteks nasional, rasio gini Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung berfluktuasi di kisaran 0,36–0,41. Penurunan rasio gini pada September 2025 menandai salah satu perbaikan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun BPS belum memberikan proyeksi lanjutan terkait keberlanjutan tren tersebut hingga akhir 2026.
BPS menegaskan bahwa data ini bersifat resmi dan disusun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hingga laporan ini disampaikan, belum ada revisi data lanjutan yang diumumkan.
