Manyala.co – Pemerintah China semakin agresif memburu para aktor utama jaringan penipuan siber yang beroperasi di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja dan Myanmar. Langkah ini dilakukan seiring kekhawatiran Beijing bahwa para buronan kelas kakap tersebut dapat lebih dulu dijerat oleh otoritas Amerika Serikat.
Dalam setahun terakhir, operasi penindakan yang dipimpin China telah membebaskan ribuan pekerja dari pusat-pusat penipuan daring di Myanmar dan Kamboja. Kini, fokus aparat keamanan China bergeser ke pucuk pimpinan jaringan kriminal, termasuk Chen Zhi, salah satu buronan paling dicari di Asia.
Chen Zhi, CEO Prince Holding Group, dituduh sebagai otak di balik jaringan penipuan kripto lintas negara dengan nilai fantastis mencapai 14 miliar dollar AS atau setara Rp 232 triliun. Ia diekstradisi ke China pada Kamis (8/1/2026) dan tiba di Bandara Beijing dengan kepala tertutup, diborgol, serta dikawal ketat oleh pasukan bersenjata.
Menurut pengamat kejahatan terorganisir dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Jason Tower, penangkapan Chen hampir dipastikan merupakan hasil tekanan diplomatik dan keamanan China yang dilakukan secara intensif namun tertutup. Beijing disebut mendorong pemerintah Kamboja untuk segera bertindak.
Penahanan Chen dilakukan setelah Amerika Serikat, pada Oktober 2025, mendakwa Prince Group sebagai jaringan besar penipuan siber global. Situasi ini memicu kekhawatiran Beijing bahwa Chen dapat diekstradisi ke AS, yang dinilai sensitif secara politik mengingat dugaan kedekatan Chen dengan sejumlah pejabat China.
Peneliti kejahatan transnasional dari Harvard University Asia Center, Jacob Sims, menyebut langkah cepat China bertujuan mencegah proses hukum di luar negeri. Menurutnya, Beijing ingin memastikan penanganan kasus tetap berada di bawah yurisdiksi domestik.
China bahkan mempertontonkan proses ekstradisi Chen melalui video resmi Kementerian Keamanan Publik, yang memperlihatkan pengawalan ketat aparat bersenjata. Sebelumnya, Beijing juga menjatuhkan hukuman mati kepada sejumlah anggota keluarga sindikat penipuan di Myanmar utara, dengan pengakuan kejahatan mereka disiarkan di televisi nasional.
Kementerian Keamanan Publik China menyatakan operasi ini belum berakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap sekitar 100 buronan lain yang diduga menjadi penyandang dana utama industri penipuan siber. China berjanji memutus aliran dana, membongkar akar jaringan, dan menghancurkan rantai kejahatan tersebut.
Meski demikian, para analis menilai pemberantasan menyeluruh akan sulit tercapai tanpa tekanan berkelanjutan dari komunitas internasional. Banyak kompleks penipuan di Kamboja disebut masih beroperasi dengan perlindungan politik lokal, tudingan yang dibantah pemerintah Kamboja.
Kamboja mengklaim telah meningkatkan penindakan dan menyebut lebih dari 2.000 orang ditangkap sepanjang Juli lalu. Namun, sejumlah pakar tetap meragukan efektivitas langkah tersebut tanpa kerja sama global yang konsisten.
Di sisi lain, keterbatasan transparansi dalam sistem hukum China juga disorot. Akademisi Kamboja dan mantan duta besar Pou Sothirak menilai kurangnya keterbukaan berpotensi menghambat pengungkapan penuh skema penipuan siber lintas negara yang kompleks ini.
