Manyala.co – Partai Demokrat menepis keras tuduhan yang menyebut mereka sebagai dalang di balik mencuatnya kembali isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Melalui sejumlah pernyataan tegas, partai berlambang mercy itu menyatakan bahwa mereka justru sedang fokus mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta menyerap langsung aspirasi rakyat.
Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyampaikan bahwa meskipun diterpa isu yang tak berdasar, kondisi internal partai tetap solid. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membahas soal ijazah Jokowi, apalagi menjadikannya sebagai strategi politik.
“Partai Demokrat tetap solid. Kami tidak pernah membahas isu ijazah tersebut. Fokus kami adalah mendukung jalannya pemerintahan Prabowo ke depan dan terus berada di tengah masyarakat,” ungkap Kamhar saat dihubungi, Rabu (30/7/2025).
Kamhar menambahkan, tudingan semacam ini tidak akan mempengaruhi kerja-kerja politik Demokrat. Mereka tidak akan terpancing untuk ikut larut dalam isu yang dianggap provokatif dan tidak bermanfaat bagi publik.
“Inilah yang jadi prioritas utama kami. Tidak akan teralihkan dan tidak pula terpancing untuk merespons isu yang tak jelas, apalagi jika berpotensi menimbulkan benturan antarpihak atau memperkeruh suasana,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, juga memberikan respons keras. Ia mengatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan pada partainya sangat merugikan dan bernuansa fitnah. Ia bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
“Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang sengaja mencemarkan nama baik partai kami dengan menyebarkan narasi-narasi palsu yang bersifat manipulatif,” ujar Ibas dalam siaran pers resmi yang dirilis Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, Ibas juga mendorong agar Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait membuka ruang klarifikasi secara terbuka. Tujuannya, agar masyarakat tidak terjebak dalam wacana adu domba yang dikemas dalam isu-isu liar.
“Presiden Jokowi sebaiknya membuka ruang klarifikasi yang baik, agar tidak ada lagi celah bagi adu domba, fitnah, maupun pembentukan opini sesat yang dapat merusak tatanan demokrasi,” jelasnya.
Pernyataan keras Demokrat ini muncul setelah beberapa pihak di media sosial dan sejumlah pengamat mengaitkan partai tersebut dengan isu lama mengenai dugaan keabsahan ijazah kepala negara. Isu ini sempat mencuat beberapa tahun lalu dan kembali bergulir ke publik melalui sejumlah kanal daring.
Namun hingga kini, tidak ada bukti valid yang memperkuat tudingan terhadap Presiden Jokowi, dan sejumlah pengadilan sebelumnya pun telah menolak gugatan yang menyoal legalitas ijazah Jokowi. Beberapa kalangan menilai, kemunculan isu ini kembali justru ditengarai sebagai upaya untuk mengalihkan fokus masyarakat dari agenda-agenda besar kenegaraan.
Di tengah suasana politik yang dinamis menjelang masa pemerintahan baru, Demokrat memilih untuk tidak terjebak dalam pusaran konflik yang tidak produktif. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik serta mendorong hadirnya program-program pro-rakyat melalui kerja nyata.
Dengan menegaskan posisi mereka yang berada di luar konflik serta menolak memainkan isu sensasional, Partai Demokrat menampilkan citra partai yang lebih mengedepankan substansi dan kontribusi. Langkah ini pun menjadi pesan bahwa perdebatan politik yang sehat seharusnya dibangun di atas dasar data dan solusi, bukan pada spekulasi dan insinuasi.
