Manyala.co – Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah terus menjadi perhatian publik. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Kamis (25/9/2025).
Dasco menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) harus serius dalam menyikapi maraknya kasus keracunan. Ia menyebut, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar program yang sejatinya bertujuan menyehatkan anak bangsa tidak berubah menjadi bencana. “Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco.
Ia melanjutkan, DPR melalui Komisi IX akan ikut mengawal langkah evaluasi yang dilakukan oleh BGN. “Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Sementara itu, data resmi BGN mencatat sudah ada 4.711 kasus keracunan MBG sepanjang periode Januari hingga 22 September 2025. Dari jumlah tersebut, kasus paling banyak terjadi di Pulau Jawa, dengan rincian: Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa penyebab utama keracunan antara lain masih barunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga belum terbiasa memasak dalam skala besar, serta adanya pergantian supplier bahan baku. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya langkah hukum terhadap dapur MBG atau SPPG yang terbukti lalai. “Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak akan dihentikan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh jauh lebih penting ketimbang penghentian. “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” katanya di Jakarta.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Menurutnya, perbaikan bisa dilakukan sembari program tetap berjalan. “Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujarnya.
Dengan semakin banyaknya korban, sorotan publik kian tajam terhadap tata kelola program MBG. Pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum kini dituntut untuk berkolaborasi memastikan keamanan makanan yang disajikan, agar tujuan mulia program ini tidak kembali tercoreng.
