Manyala.co – Setelah hampir sepekan penuh dengan perundingan dan dinamika internal, konflik berkepanjangan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya resmi berakhir pada Senin (6/10/2025). Langkah penyatuan dua kubu yang berseteru itu difasilitasi langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, sosok politisi asal Soppeng, Sulawesi Selatan, yang kini dijuluki “juru damai baru” di kancah politik nasional.
Perdamaian ini menjadi babak baru setelah PPP sempat mengalami dualisme antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Berbeda dari konflik serupa yang terjadi pada 2014 silam, saat Djan Faridz dan M. Romahurmuzy berseteru hingga dua tahun lamanya rekonsiliasi kali ini tercapai hanya dalam waktu sepekan. Kala itu, penyelesaian baru terjadi lewat Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede pada 2016.
Kisah sukses Supratman dalam mendamaikan PPP mengingatkan publik pada sosok Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Sama seperti JK yang pernah menengahi konflik Poso, Ambon, hingga Gerakan Aceh Merdeka, Supratman kini menjadi simbol baru perdamaian di dunia politik Indonesia.
Sebagai tanda resmi berakhirnya dualisme, Menkumham Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan hasil Muktamar Islah PPP di Ancol, Jakarta. SK tersebut menetapkan susunan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Dalam struktur yang baru, Agus Suparmanto diangkat sebagai Wakil Ketua Umum, Gus Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan sebagai Bendahara Umum.
“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di kantor Kemenkumham.
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan apresiasi atas semangat rekonsiliasi yang ditunjukkan kedua belah pihak. “Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPP PPP hasil islah. Semoga keputusan ini menjadi tonggak baru untuk memperkuat persatuan dan peran PPP dalam demokrasi nasional,” katanya dengan nada optimistis.
Dari pihak internal PPP, Ketua Umum Muhammad Mardiono menegaskan bahwa proses damai tidak terjadi begitu saja. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan dua hari sebelumnya menjadi titik balik rekonsiliasi setelah difasilitasi oleh “orang-orang baik”, termasuk kehadiran Gus Taj Yasin. “Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik, Nah kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang,” tutur Mardiono.
Mardiono juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader dan konstituen atas kegaduhan yang sempat muncul selama masa konflik. Ia berharap penyatuan kembali ini bisa menjadi momentum introspeksi dan memperkuat soliditas internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Sementara itu, Agus Suparmanto yang kini menjabat Wakil Ketua Umum PPP, menyebut hasil islah ini sebagai “sejarah penting” dalam perjalanan partai. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas politik internal, termasuk tidak akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD selama masa transisi. “Kita ingin PPP kembali menjadi rumah besar umat Islam yang berperan dalam politik kebangsaan,” ujarnya.
Setelah SK diterbitkan, Menkumham Supratman meminta pengurus baru segera melengkapi struktur organisasi dan menyusun agenda kerja strategis. Ia juga menekankan pentingnya percepatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah awal konsolidasi partai. “Dan PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa sesegera mungkin itu bisa dilakukan,” pungkasnya.
Rekonsiliasi ini menjadi bukti bahwa konflik politik tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Dengan semangat dialog dan fasilitasi yang tepat, PPP kini menatap babak baru menuju pemulihan citra dan peran strategisnya dalam demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan hasil islah yang diharapkan lebih solid, inklusif, dan berorientasi pada persatuan.
