Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan asesmen bagi calon anggota Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas pada Senin (20/1/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sumber daya manusia yang terpilih memiliki integritas tinggi dan kompetensi dalam mendukung reformasi birokrasi.
Asesmen dilakukan melalui wawancara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, bersama para kepala divisi di lingkungan kantor. Setiap peserta diminta memaparkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Zona Integritas, strategi mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta gagasan inovatif untuk mendukung Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Alex menjelaskan, proses seleksi ini penting untuk menjaring personel yang siap bekerja dan memiliki komitmen nyata dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tahun anggaran 2026. “Asesmen ini kami lakukan untuk menjaring tim Pokja yang benar-benar siap bekerja, memiliki komitmen kuat, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan Zona Integritas,” ujar Alex.
Kegiatan asesmen juga menekankan evaluasi kesiapan peserta dalam berkolaborasi dan bekerja berorientasi hasil. Hal ini diharapkan dapat memperkuat implementasi reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Para peserta yang lolos seleksi diharapkan mampu mendukung keberlanjutan predikat WBK sekaligus mendorong pencapaian WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
Pelaksanaan asesmen berlangsung tertib dan lancar, menjadi bukti keseriusan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga kualitas pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat budaya anti-korupsi, transparansi, dan pelayanan publik yang profesional.
Zona Integritas sendiri merupakan program nasional yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan menciptakan lingkungan kerja bebas korupsi. Implementasinya menekankan aspek inovasi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola di semua unit kerja pemerintah.
Dengan pelaksanaan asesmen ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi. Tim Pokja yang terbentuk diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, memastikan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
