Manyala.co – Ketegangan dalam perdagangan internasional kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan tegas terhadap negara-negara yang dinilai berpihak kepada BRICS. Dalam kebijakan terbarunya, Trump menetapkan tambahan tarif sebesar 10 persen bagi negara mana pun yang dinilainya mendukung inisiatif BRICS, sebuah aliansi ekonomi yang kini dinilai semakin bercorak geopolitik ketimbang semata ekonomi.
Kebijakan sepihak ini tidak hanya memicu keresahan di negara-negara besar seperti China, India, Brasil, dan Rusia, tetapi juga menimbulkan dilema tersendiri bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap skema kerja sama alternatif di luar dominasi ekonomi Amerika Serikat.
Trump Main Keras: Tarif, Ancaman, dan Unilateralisme
Ketegangan dipicu oleh keputusan Trump menaikkan tarif impor terhadap Brasil sebesar 50 persen—tertinggi dalam sejarah hubungan dagang kedua negara. Komoditas seperti daging sapi, kopi, dan jus jeruk menjadi sasaran utama, yang diperkirakan akan berdampak langsung pada lonjakan harga makanan pokok di AS, termasuk hamburger, kopi pagi, hingga jus buah.
Di luar itu, Trump juga memperingatkan negara-negara yang memiliki kedekatan ideologis dan ekonomi dengan BRICS, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia tercatat telah dikenai tarif impor sebesar 32 persen, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan pelaku ekonomi nasional.
“Negara mana pun yang mendukung BRICS akan menerima tarif tambahan 10 persen. Tidak ada pengecualian,” tulis Trump melalui akun Truth Social-nya.
Reaksi Akademisi: Hegemoni AS dan Krisis Multilateralisme
Pernyataan keras Trump menuai kritik dari berbagai kalangan. Poppy Sulistyaning Winanti, Guru Besar Hubungan Internasional UGM, mengatakan bahwa langkah Trump merupakan bagian dari strategi mempertahankan hegemoni AS di tengah meningkatnya kekuatan baru global.
“Trump melihat semua negara sebagai ancaman terhadap hegemoninya. BRICS, yang mencoba mendorong dunia ke arah yang lebih multipolar, otomatis menjadi target,” ujarnya.
Poppy menilai bahwa Indonesia tidak boleh sendirian dalam menghadapi tekanan ini. “Pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan membangun tekanan dari dalam AS sendiri. Lobi bisnis bisa sangat berpengaruh,” tambahnya.
Shofwan: Dominasi Dolar dan Tantangan BRICS
Dosen Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menggarisbawahi bahwa AS masih mengendalikan titik-titik strategis dalam sistem keuangan global, seperti dominasi dolar dan kontrol terhadap jaringan transaksi global seperti SWIFT. Menurutnya, BRICS perlu segera membangun alternatif terhadap dominasi tersebut agar tidak terus berada di bawah tekanan unilateralisme AS.
“BRICS perlu membangun sistem pembayaran alternatif dan mendorong negara mitra seperti Uni Eropa atau CPTPP untuk ikut memberikan respons kolektif terhadap kebijakan sepihak Trump,” jelas Shofwan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap negara pada dasarnya akan mengutamakan kepentingan nasional. “Vietnam, misalnya, bersikap keras terhadap China agar bisa lebih dekat dengan AS. Ini bentuk realisme dalam politik luar negeri,” tuturnya.
Irman Lanti: BRICS dan ASEAN Harus Bergerak Kolektif
Di sisi lain, Irman Gurmilang Lanti dari Universitas Padjadjaran menyoroti posisi BRICS yang kini semakin kompleks. Meski awalnya fokus pada kerja sama ekonomi, BRICS kini menjadi forum politik yang sarat kepentingan geopolitik.
“Agak sulit untuk membangun posisi bulat di antara anggota BRICS karena relasi mereka dengan AS sangat beragam,” ujar Irman. Menurutnya, India dan Brasil cenderung pragmatis, sementara Rusia dan China lebih konfrontatif.
Irman juga menyoroti ASEAN yang hingga kini masih sulit bersikap kolektif karena keragaman orientasi anggotanya. Namun, ia melihat ada sinyal dari Malaysia sebagai Ketua ASEAN tahun ini untuk merumuskan respons bersama terhadap tekanan tarif dari AS.
Dampak terhadap Indonesia: Berani atau Bertahan?
Indonesia, yang berada di tengah-tengah, dihadapkan pada dilema: apakah tetap pragmatis menjaga hubungan baik dengan AS, atau berani mengambil posisi strategis bersama BRICS? Tekanan tarif 32 persen dan ancaman tambahan tarif tentu tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, BRICS menawarkan skema kerja sama yang lebih setara dan adil, terutama dalam perdagangan dan investasi.
“Indonesia harus punya prinsip, tapi tetap terbuka untuk bernegosiasi. Jangan pasif, tapi juga jangan impulsif,” saran Shofwan.
Ketiadaan duta besar Indonesia untuk AS hingga kini juga disorot oleh para pengamat sebagai titik lemah diplomasi bilateral. “Dalam situasi sensitif begini, diplomasi aktif sangat krusial. Dubes bukan sekadar simbol, tapi juga aktor lobi,” tambah Poppy.
Kebijakan Trump jelas menunjukkan bahwa AS tak segan mengambil langkah unilateral meski bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang selama ini didukungnya. Dunia kini berada di persimpangan: mempertahankan sistem lama yang semakin tidak adil, atau mendorong arsitektur global baru yang lebih multipolar.
Indonesia harus berhitung cermat. Jangan sampai hanya jadi korban dari perang tarif dua kutub kekuatan dunia, tanpa bisa memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi tawar dan kemandirian ekonomi nasional.
