Manyala.co – Dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4), suasana sempat memanas ketika Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan teguran keras kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Politikus Partai Golkar tersebut menyoroti lemahnya komunikasi antara DPR dan pihak Kemendagri yang dinilainya menghambat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
Doli menyampaikan kekecewaannya secara terbuka dalam forum tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya harus bersusah payah untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat di lingkungan Kemendagri. Bahkan, untuk bisa terhubung dengan salah satu Direktur Jenderal di kementerian tersebut, Doli mengaku harus terlebih dahulu menghubungi langsung Menteri Dalam Negeri.
“Saya pikir tadi Pak Menteri hadir, termasuk Pak Dirjen Keuangan Daerah. Saya ingin menyampaikan pesan penting—tolong respons komunikasi kami. Waktu itu saya harus menelepon Pak Menteri dulu supaya bisa tersambung ke Pak Dirjen. Ini jelas bukan prosedur yang ideal,” ujar Doli dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Doli menegaskan bahwa komunikasi yang dijalin oleh DPR dengan Kemendagri bukanlah untuk kepentingan pribadi ataupun mencari proyek, sebagaimana mungkin dikhawatirkan sebagian pihak. Ia menjelaskan bahwa maksud dan tujuan komunikasi tersebut adalah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan administratif dan tata kelola pemerintahan daerah yang memerlukan campur tangan pusat.
“Kami ini bukan sedang mengemis atau meminta-minta, Bu Wamen. Kami ingin membantu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Ketika ada persoalan di daerah, kami merasa perlu menghubungi kementerian terkait agar bisa segera diatasi. Tapi jika perbedaan pandangan terus dibiarkan dan tidak dicarikan jalan keluar, maka itu akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sebagai contoh nyata dari lemahnya koordinasi tersebut, Doli membeberkan adanya satu daerah yang hingga enam bulan pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih belum memiliki Ketua DPRD definitif. Padahal, menurutnya, kendala yang dihadapi hanyalah persoalan administratif semata. Namun karena tidak ada perhatian serius dari pihak Kemendagri, permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi.
“Bayangkan saja, selama enam bulan daerah itu tidak memiliki Ketua DPRD yang sah. Ini bukan hal sepele, karena berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Masalah seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama Kemendagri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Doli pun mengingatkan kembali peran DPR sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan. Ia berharap Kemendagri dapat lebih terbuka dan responsif terhadap komunikasi yang dibangun oleh DPR, karena tujuannya adalah mencari jalan keluar, bukan memperkeruh keadaan.
“Sebagai mitra kerja, kita semua seharusnya saling mendukung. Ketika kami mencoba berkomunikasi, itu karena kami ingin mencari solusi, bukan mengorek-ngorek kesalahan. Jadi tolong, jangan salah sangka. Tidak ada satu pun dari kami yang datang untuk minta-minta,” tutupnya.
