Manyala.co – Desakan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengakui kedaulatan negara Palestina mencapai titik baru setelah lebih dari 220 anggota parlemen menandatangani surat bersama pada 26 Juli 2025. Surat itu mendesak pemerintah Inggris untuk segera mengambil langkah diplomatik dengan secara resmi mengakui negara Palestina sebagai entitas berdaulat.
Dukungan terhadap pengakuan ini datang dari berbagai spektrum politik. Sebanyak 131 dari total penandatangan berasal dari Partai Buruh yang kini mengusung Starmer sebagai perdana menteri. Selain itu, nama-nama seperti Ed Davey, pemimpin Liberal Demokrat, serta dua politisi senior Partai Konservatif, Sir Edward Leigh dan mantan menteri Kit Malthouse, turut memberikan tandatangan mereka. Secara keseluruhan, sembilan partai di Parlemen Westminster terlibat dalam dorongan kolektif ini, menunjukkan semakin kuatnya konsensus lintas partai terhadap pentingnya pengakuan negara Palestina.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Sarah Champion, menjadi salah satu tokoh utama di balik surat terbuka ini. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Pembangunan Internasional, Champion menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina memiliki nilai strategis sekaligus simbolis yang signifikan dalam mendorong solusi dua negara. Ia menyatakan bahwa pengakuan ini dapat menjadi sinyal kuat bahwa rakyat Palestina tidak ditinggalkan, dan bahwa dunia internasional masih percaya pada prospek perdamaian dan keadilan di kawasan Timur Tengah.
Dari sisi eksekutif, Keir Starmer sendiri menanggapi tekanan ini dengan nada diplomatis. Ia menyebut bahwa pengakuan negara Palestina tidak boleh berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari peta jalan yang lebih luas menuju solusi dua negara yang utuh. Starmer mengakui pentingnya pengakuan tersebut, namun menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dan terintegrasi dalam kerangka perdamaian yang juga menjamin keamanan jangka panjang bagi kedua belah pihak—baik rakyat Palestina maupun Israel.
“Saya tidak meragukan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina. Tapi langkah itu harus menjadi bagian dari keseluruhan strategi yang membawa kita menuju perdamaian permanen,” ujar Starmer dalam pernyataan resminya usai melakukan pembicaraan darurat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ketua CDU Jerman Friedrich Merz.
Dalam kesempatan yang sama, Starmer juga mengumumkan bahwa Inggris akan memperkuat upayanya dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina, khususnya anak-anak yang terdampak konflik. Ia menyebut bahwa pemerintah Inggris tengah menjalin koordinasi intensif dengan otoritas Yordania untuk mengirim bantuan udara ke wilayah Gaza, seiring dengan disetujuinya rencana pengiriman tersebut oleh pemerintah Israel. Menurutnya, Inggris akan menggunakan “segala saluran yang tersedia” untuk memastikan bantuan makanan dan evakuasi medis darurat dapat segera disalurkan.
“Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,” kata Starmer dalam unggahan video yang disebarkan melalui akun X (sebelumnya Twitter), sembari menegaskan komitmen Inggris dalam operasi bantuan udara ke Gaza.
Pernyataan bersama dari Inggris, Jerman, dan Prancis turut memperkuat tekanan internasional terhadap Israel. Ketiga negara menyerukan agar semua pembatasan yang menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza segera dihapuskan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah lebih lanjut demi mendorong gencatan senjata segera dan mendukung proses politik menuju perdamaian abadi.
Gelombang desakan ini muncul di tengah kekhawatiran global terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, di mana dalam dua bulan terakhir lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas saat berusaha memperoleh bantuan pangan. Menurut laporan dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, sebagian besar korban kehilangan nyawa ketika berdesak-desakan di sekitar lokasi distribusi bantuan yang terbatas dan tidak aman.
Dalam konteks diplomasi internasional, langkah yang kini didorong oleh parlemen Inggris sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2014, House of Commons pernah meloloskan mosi tidak mengikat yang menyerukan agar pemerintah Inggris secara resmi mengakui Palestina. Mosi itu disahkan dengan dukungan mayoritas, meskipun tidak menimbulkan konsekuensi kebijakan langsung.
Tekanan terhadap pemerintah Inggris juga meningkat selama beberapa bulan terakhir. Sebulan sebelum surat bersama ini dikirimkan, sekitar 60 anggota parlemen menandatangani surat terpisah yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy, sementara 110 legislator lainnya turut membubuhkan tanda tangan mereka dalam mosi parlemen yang mengangkat isu serupa. Gelombang dukungan ini menandai konsistensi aspirasi parlemen terhadap prinsip solusi dua negara.
Hingga Juli 2025, sebanyak 139 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina secara resmi. Pada tahun sebelumnya, Irlandia, Spanyol, dan Norwegia menjadi tiga negara Eropa yang secara bersamaan mengumumkan pengakuan diplomatik mereka terhadap Palestina. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk menekan Israel agar menghentikan operasi militer berkepanjangan di Gaza dan segera membuka jalan bagi negosiasi damai.
Kini, mata dunia tertuju pada bagaimana Inggris, sebagai kekuatan diplomatik utama di Eropa, akan menanggapi tekanan yang datang dari dalam negerinya sendiri. Apakah surat dukungan dari lebih dari 220 anggota parlemen ini akan mendorong Starmer untuk mengambil keputusan konkret dalam waktu dekat, ataukah pengakuan terhadap Palestina akan tetap tertahan di tengah pertimbangan geopolitik yang rumit hanya waktu yang akan menjawab.
