Manyala.co – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwarnai dinamika yang penuh ketegangan sebelum akhirnya menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Proses pemilihan yang semula dijadwalkan pada 29 September dipercepat sehari lebih awal karena kondisi darurat.
Awal kisruh terjadi sejak pembukaan acara di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Ketika Mardiono yang kala itu masih menjabat Plt Ketua Umum PPP naik ke mimbar, suasana sidang memanas akibat teriakan berulang dari peserta. Sebagian kader meneriakkan “Perubahan, perubahan,” sementara pendukung Mardiono membalas dengan sorakan “Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan.” Tensi kian tinggi hingga pembawa acara terpaksa mengajak seluruh kader melantunkan sholawat untuk menenangkan situasi.
Pimpinan sidang, Amir Uskara, kemudian meminta kesepakatan peserta terkait mekanisme pemilihan. “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujarnya dalam konferensi pers. Dari situlah Mardiono akhirnya resmi disahkan sebagai ketua umum secara aklamasi.
Namun, tidak semua pihak menerima keputusan itu dengan lapang dada. Keributan pecah setelah pengumuman aklamasi, tepat ketika pimpinan sidang meninggalkan ruangan. Beberapa kader berteriak kembali dengan seruan “Perubahan,” yang kemudian memicu bentrokan antara kubu pendukung dan penentang Mardiono. Kursi besi sempat melayang di tengah kerumunan, bahkan petugas keamanan internal yang berusaha melerai juga terkena pukulan.
Dalam keterangannya, Mardiono menyebut percepatan pemilihan dilakukan untuk mencegah kekacauan semakin meluas. “Diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak awal sudah ada indikasi pihak tertentu ingin memaksakan kehendak dengan membuat kegaduhan di arena muktamar. “Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Meski diwarnai insiden, Mardiono memastikan pemilihan yang berlangsung tetap sah dan konstitusional. Menurutnya, mayoritas suara kader berada di pihaknya. “Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin,” tuturnya. Ia mengklaim dukungan itu mencakup hampir 80 persen suara nasional, yang disebut menyetujui langkah percepatan pemilihan demi mencegah keributan berkepanjangan.
Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa tokoh mencoba menenangkan suasana. Putra almarhum KH Maimoen Zubair, Gus Taj Yasin, mengajak kader membaca sholawat Asyghil agar tensi mereda. Sesaat keadaan lebih kondusif, meski setelah ia meninggalkan ruangan, kericuhan kembali berulang.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perjalanan Muktamar X PPP. Alih-alih berjalan sesuai jadwal, muktamar dipenuhi perdebatan keras, baku hantam antar kader, hingga adanya korban luka. Namun, pada akhirnya Mardiono keluar sebagai ketua umum baru partai berlambang Kabah itu, setelah ditetapkan secara aklamasi di tengah riuhnya perbedaan suara di internal PPP.
