Manyala.co – Isu mengenai adanya upaya untuk mereduksi suara PDI Perjuangan hingga hanya tersisa 7 persen di Pemilu 2029 kembali mencuat ke publik, setelah pernyataan keras dari politisi senior PDIP, Ribka Tjiptaning. Ia mengklaim telah mendengar informasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memiliki skenario politik untuk meruntuhkan kekuatan partainya secara sistematis. Menurut Ribka, strategi seperti itu justru berpotensi menciptakan efek sebaliknya: kebangkitan besar-besaran di internal kader PDIP.
Ribka mengungkapkan bahwa informasi tentang target 7 persen tersebut sudah beredar di kalangan tertentu, dan ia meyakini bahwa pihak yang merancang strategi itu telah salah kalkulasi. “Mereka kira dengan menekan kita suara akan menyusut. Padahal justru akan ada konsolidasi besar-besaran. Semakin ditekan, PDI Perjuangan itu justru semakin solid,” ujarnya dalam pernyataan di kantor DPP PDIP, Minggu, 27 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa tekanan atau intimidasi hanya akan memperkuat gerakan akar rumput partai.
Tak hanya itu, Ribka juga mengangkat kekhawatiran mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk melemahkan partai. Menurutnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menjadi sasaran utama dalam strategi tersebut, meskipun yang tampak di permukaan adalah tekanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. “Hasto itu sasaran antara, tapi yang mereka tuju sebenarnya Ibu Mega,” kata Ribka, sembari menambahkan bahwa PDIP saat ini merasa masih dizalimi secara hukum.
Menanggapi pernyataan Ribka, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa tuduhan semacam itu sulit diterima logika dalam iklim demokrasi saat ini. Ia menilai bahwa era intimidasi dan manipulasi politik sudah tidak relevan dan cenderung bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang dianut bangsa ini.
Dalam keterangan kepada wartawan pada Senin, 28 Juli 2025, Viva menegaskan bahwa praktik rekayasa politik akan sangat sulit dilakukan dalam konteks demokrasi digital yang semakin matang. “Di era digital saat ini, netizen, khususnya kalangan milenial, menjadi pengawas aktif terhadap seluruh proses politik. Mereka ada hampir 24 jam, dan sulit sekali untuk menyembunyikan hal-hal manipulatif dari pengawasan publik,” ujarnya.
Selain itu, Viva menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi yang bersih, transparan, dan konstitusional. Ia menilai, sistem yang berjalan saat ini memberikan jaminan terhadap hak-hak politik seluruh partai dan menjauhkan kemungkinan praktik intimidatif. “Tidak ada lagi ruang bagi siapa pun untuk melakukan tekanan politik terhadap partai manapun. Pemerintah juga menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” ucapnya.
PAN pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh soal siapa pihak yang dimaksud Ribka Tjiptaning dalam pernyataannya. Viva mengatakan bahwa semua partai politik memiliki hak untuk bersuara, namun tuduhan semacam itu sebaiknya disertai bukti agar tidak memicu kegaduhan yang tidak produktif. Ia juga menambahkan bahwa PAN siap berdiri bersama partai manapun untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan berjalan di atas koridor konstitusi.
Di sisi lain, pernyataan Ribka mencerminkan keresahan yang dirasakan sebagian kalangan internal PDIP terhadap dinamika politik menjelang 2029. Ia menyebut bahwa skenario pelemahan partai lewat tekanan hukum dan strategi politik tertentu bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. “Jangan remehkan semangat kami. Kalau terus ditekan, yang ada justru gelombang konsolidasi nasional,” ujarnya.
Ribka juga menyoroti bahwa tekanan hukum terhadap tokoh PDIP bukan hanya menyasar elite partai, tetapi memiliki efek psikologis terhadap konstituen dan jaringan kader di lapangan. Ia menyerukan agar semua pihak menjunjung tinggi etika dalam berpolitik dan tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan.
Dengan latar suasana yang semakin panas menjelang kontestasi 2029, pernyataan Ribka dan tanggapan dari PAN menunjukkan bagaimana arena politik nasional sudah mulai dipenuhi dengan aroma persaingan tajam. Namun, di balik tensi itu, publik tetap berharap bahwa semangat demokrasi tetap dijaga dan tidak dikaburkan oleh agenda-agenda tersembunyi.
