Manyala.co – Pemerintah akan membiayai dan menggaji petani terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui program rehabilitasi sektor pertanian berbasis padat karya, guna mempercepat pemulihan sekaligus menjaga pendapatan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan rehabilitasi sawah rusak akibat bencana alam akan dilakukan dengan melibatkan langsung pemilik lahan. Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya perbaikan, sementara petani bekerja di lahannya sendiri dan menerima pendapatan selama proses berlangsung.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Sabtu.
Ia menjelaskan pendekatan padat karya diterapkan agar seluruh pemilik sawah terdampak terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Skema tersebut dirancang untuk memastikan petani tetap memiliki penghasilan harian yang cukup bagi kebutuhan keluarga selama masa pemulihan lahan pertanian.
Menurut Amran, petani akan bekerja langsung di lahan masing-masing dengan dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk pengadaan benih, pengolahan tanah, serta perbaikan jaringan irigasi. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi petani.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 98.000 hektare. Dari jumlah itu, Aceh mencatat luasan terdampak sekitar 32.000 hektare.
Secara khusus di Aceh, pemerintah menargetkan rehabilitasi sekitar 10.000 hektare sawah dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK). Seluruh tenaga kerja akan dibayar secara harian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian Pertanian menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal dalam waktu tiga bulan. Target ini berlaku untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” kata Amran.
Selain mengandalkan tenaga kerja petani, pemerintah juga memanfaatkan teknologi pertanian dalam proses rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk mempercepat pengolahan tanah, sementara perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif di lokasi terdampak.
Untuk lahan yang tertimbun lumpur dalam, Kementerian Pertanian menyiapkan penggunaan teknologi drone guna mempercepat proses pemulihan dan pemetaan area terdampak. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan rehabilitasi.
Amran menegaskan pemerintah memilih skema padat karya dibandingkan penggunaan kontraktor besar. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh petani terdampak bencana.
“Semua yang punya lahan kita libatkan. Kami tidak ingin kontraktor besar masuk, tetapi padat karya, sehingga mereka berpendapatan,” ujar Amran.
Hingga Sabtu, belum ada rincian tambahan terkait besaran upah harian yang diterapkan dalam program padat karya tersebut.
