Makassar, Manyala.co – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulsel-Tenggara-Barat berkomitmen mempercepat penyediaan listrik di kawasan kepulauan yang hingga kini belum tersambung dengan jaringan listrik PLN.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025), General Manager PLN UID Sulsel-Tenggara-Barat, Edyansyah, menjelaskan bahwa fokus utama diskusi adalah menentukan skala prioritas pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk wilayah administrasi Kota Makassar.
“Kami kesini bertemu pak Wali Kota di Pemkot Makassar bahas soal kelistrikan di kepulauan, dimana pasokan listrik baru di Pulau,” ujar Edyansyah.
Ia menambahkan bahwa PLN siap mendukung percepatan penyediaan Listrik dengan prioritas yaiutu wilayah pulau, namun pelaksanaannya memerlukan arahan dari pemerintah kota untuk menentukan wilayah mana yang harus menjadi prioritas utama.
“Kami meminta skala prioritasnya dari pemerintah kota Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari pemda,” jelasnya.
Saat ini, salah satu program yang telah dijalankan PLN adalah pemasangan sistem Super Sun di Pulau Barrang Caddi. Program ini menghadirkan listrik berbasis energi terbarukan dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual di setiap rumah.
“Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan,” paparnya.
Meski demikian, program Super Sun baru diterapkan di Barrang Caddi dan belum menyentuh pulau-pulau lain dalam wilayah Kota Makassar.
“Harapan kami, program ini bisa berlanjut ke pulau-pulau lain, tentu menunggu anggaran dari PLN,” tambahnya.
PLN juga berharap Pemerintah Kota Makassar dapat ikut andil dalam mendukung biaya penyambungan serta pengembangan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan.
“PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar,” ungkap Edyansyah.
Sebagai tindak lanjut, PLN dan Pemkot berencana melakukan survei bersama ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran program kelistrikan.
“Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di Pulau secara menyeluruh,” harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses listrik ke seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil.
“Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau,” katanya.
Ia mengakui adanya dua persoalan utama yang dihadapi masyarakat: pertama, warga yang belum mampu melakukan pemasangan listrik karena keterbatasan biaya; dan kedua, warga yang sudah teraliri listrik namun kesulitan membayar tagihan secara rutin. Kedua kelompok ini akan menjadi prioritas dalam program bantuan yang tengah disiapkan Pemkot Makassar.
“Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar, dan itu harus kita usahakan bersama,” ungkap perwakilan Pemkot Makassar.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri juga menyinggung soal infrastruktur kelistrikan di wilayah daratan Makassar. Salah satu program strategis yang tengah dirancang adalah penerapan sistem damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah.
“Prosedur teknis dan koordinasi antarlembaga terkait masih dalam proses pembahasan, untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien,” tuturnya.
