Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mengkaji langkah penghematan anggaran negara, termasuk kemungkinan pengurangan berbagai belanja, menyusul potensi dampak ekonomi dari eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas energi global.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menilai ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, terutama terkait pasokan energi dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif dengan mendorong efisiensi konsumsi energi dan pengeluaran negara.
“Kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah mulai menerapkan kebijakan penghematan sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang tidak menentu.
Prabowo mencontohkan langkah yang diambil pemerintah Pakistan dalam menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, Pakistan telah menganggap situasi tersebut sebagai kondisi kritis atau “critical measures”, serupa dengan pendekatan yang dilakukan selama pandemi Covid-19.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pakistan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 50 persen untuk sektor pemerintah maupun swasta.
Selain itu, pemerintah negara tersebut juga memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai upaya mengurangi konsumsi energi.
Pakistan juga menerapkan kebijakan pengurangan gaji bagi pejabat negara.
Menurut Prabowo, anggota parlemen di negara tersebut dipotong gajinya hingga 25 persen.
Bahkan, anggota kabinet tidak menerima gaji selama periode kebijakan penghematan berlangsung.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Prabowo.
Selain pemotongan gaji, pemerintah Pakistan juga memangkas hingga 50 persen penggunaan BBM untuk seluruh kementerian dan lembaga.
Kebijakan lain yang diterapkan termasuk membatasi penggunaan kendaraan dinas pemerintah.
Sekitar 60 persen kendaraan pemerintah diwajibkan tidak beroperasi pada waktu tertentu guna menghemat konsumsi bahan bakar.
Pemerintah Pakistan juga menghentikan berbagai belanja non-prioritas.
Langkah tersebut mencakup penghentian sementara pembelian pendingin udara, kendaraan dinas, serta furnitur oleh instansi pemerintah.
“Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga menghentikan agenda perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara.
Pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan pesta juga dikurangi secara signifikan.
Dalam sektor pendidikan, kegiatan pembelajaran untuk tingkat pendidikan tinggi dilakukan secara daring sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi.
Sekolah-sekolah di Pakistan bahkan sempat diliburkan selama dua minggu menjelang Idulfitri untuk mengurangi aktivitas dan konsumsi energi.
Prabowo menegaskan kebijakan yang diambil Pakistan tersebut hanya dijadikan sebagai contoh dalam mempertimbangkan langkah serupa di Indonesia.
Ia meminta para menteri untuk mengkaji kemungkinan penerapan berbagai opsi penghematan yang relevan dengan kondisi nasional.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini,” kata Prabowo.
Ia menambahkan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas fiskal negara dalam jangka menengah.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah,” ujarnya.
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan pemotongan gaji pejabat negara atau anggota parlemen di Indonesia.
