Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memberi perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat berdiskusi dengan enam pemimpin redaksi media di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).
“Kita punya sistem politik. Bahwa semua Undang-Undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan, begitu, kan? Jadi, itu ya. Tetapi, terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang,” ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
Menanggapi kritik mengenai pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tidak dilakukan secara terbuka, bahkan kerap dilakukan di luar Gedung DPR, Prabowo menegaskan perlunya perbaikan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam proses legislasi ke depan.
“Oke, mekanisme itu kami perbaiki. Tetapi, kan, ada naskah-naskah karangan yang beredar. Oke, ada 80 persen (dalam koalisi pemerintah). Tetapi, kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, mari kita bikin transparan,” tegasnya.
Sebelumnya, kritik serupa datang dari Direktur LBH Semarang, Arif Syamsudin. Ia menyampaikan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan, terutama undang-undang.
“Demokrasi dan negara hukum mengharuskan adanya partisipasi publik dan transparansi dalam setiap proses kebijakan,” ujarnya.
Arif juga menyoroti bahwa praktik pembahasan RUU secara tertutup dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.
“Jika DPR dan pemerintah terus melakukan hal seperti ini, indeks kepercayaan masyarakat akan turun drastis. Kita sudah melihat contohnya dalam beberapa kebijakan strategis di awal periode pemerintahan ini, seperti efisiensi anggaran dan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen,” pungkas Arif.
