Manyala.co – Mulai April 2025, aturan baru terkait tilang kendaraan akan diterapkan. Pengendara motor dan mobil yang kedapatan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati selama dua tahun tanpa perpanjangan akan langsung disita kendaraannya.
Selain itu, data registrasi kendaraan tersebut akan dihapus dari daftar identifikasi kendaraan bermotor.
Fungsi STNK dan Pentingnya Perpanjangan
STNK adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang sah. Dokumen ini juga menjadi tanda legalitas operasional kendaraan di jalan raya dan bukti pembayaran pajak. Oleh karena itu, setiap kendaraan bermotor diwajibkan untuk:
- Melakukan perpanjangan STNK setiap tahun.
- Melakukan perpanjangan lima tahunan untuk memperbarui data kendaraan, mengganti STNK dan pelat nomor, serta membayar pajak.
Sanksi Jika STNK Mati Selama Dua Tahun
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 43 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden), serta Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang STNK-nya mati selama dua tahun atau lebih akan menghadapi sanksi tegas, yaitu:
- Kendaraan akan disita.
- Data registrasi kendaraan dihapus dari daftar identifikasi kendaraan bermotor.
Prosedur Peringatan Sebelum Penyitaan
Sebelum melakukan penghapusan data dan penyitaan kendaraan, pihak kepolisian akan memberikan peringatan kepada pemilik kendaraan. Berikut tahapan peringatannya:
- Peringatan Pertama: Diberikan tiga bulan sebelum penghapusan data kendaraan.
- Peringatan Kedua: Diberikan satu bulan setelah peringatan pertama jika pemilik kendaraan tidak memberikan tanggapan.
- Peringatan Ketiga: Diberikan satu bulan setelah peringatan kedua jika masih belum ada tanggapan dari pemilik kendaraan.
Apabila pemilik kendaraan memberikan tanggapan setelah peringatan ketiga, maka data kendaraan tidak akan dihapus dan kendaraan tidak akan disita.
Namun, jika tidak ada tanggapan dalam waktu satu bulan setelah peringatan ketiga, proses penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan penyitaan akan segera dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Artanto dari pihak kepolisian.
“Pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu bulan sejak peringatan ketiga, dilakukan penghapusan regident ranmor dan penyitaan kendaraan bermotor,” tegas Artanto.(istimewa)
