Manyala.co – Kontroversi seputar kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di Kabupaten Pati mengundang gelombang protes warga, tetapi juga menarik perhatian publik terhadap sosok di balik kebijakan tersebut: Sudewo, Bupati Pati periode 2025-2030. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sudewo, dan bagaimana rekam jejak politik serta perjalanan kariernya hingga menjadi orang nomor satu di Bumi Mina Tani?
Sudewo bukanlah figur baru dalam dunia pemerintahan maupun politik nasional. Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, pria ini memiliki latar belakang pendidikan teknik yang kuat. Ia meraih gelar sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1993) dan melanjutkan pendidikan S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro, lulus tahun 2001.
Karier profesional Sudewo diawali di sektor konstruksi. Ia sempat bekerja di PT Jaya Construction selama periode 1993–1994, sebelum masuk ke dunia birokrasi sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian ia diangkat menjadi PNS dan bertugas di Kanwil PU Jawa Timur (1997–1999) serta di Dinas PU Kabupaten Karanganyar hingga 2006.
Namun, gairah politik tampaknya lebih kuat memanggilnya. Ia meninggalkan karier PNS dan mencoba peruntungan sebagai wiraswasta sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009, Sudewo berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setelah satu periode bersama Demokrat, Sudewo hijrah ke Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Langkahnya terbukti tepat: ia kembali lolos ke DPR RI untuk periode 2019–2024, dan kembali terpilih pada Pemilu 2024 untuk periode 2024–2029. Namun, kali ini ia memilih meninggalkan kursi legislatif untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Pati dalam Pilkada 2024. Bersama pasangannya, Risma Ardhi Chandra, pasangan ini diusung Partai Gerindra dan berhasil memenangkan pemilihan.
Sudewo pun dilantik menjadi Bupati Pati pada awal tahun 2025. Dalam struktur kepengurusan partai, ia juga memegang posisi strategis sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra sejak 2019.
Dalam perjalanan politiknya, Sudewo juga aktif dalam berbagai tim pemenangan. Ia tercatat pernah menjadi bagian dari tim sukses dalam Pilkada Pacitan tahun 2005 dan menjabat sebagai Koordinator Tim Sukses dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2008. Pengalamannya menempatkan dirinya sebagai tokoh politik yang kenyang asam garam.
Namun, sorotan besar publik terhadap Sudewo baru benar-benar mencuat setelah video dirinya yang menantang warga viral di media sosial. Dalam video itu, ia dengan nada tegas mengatakan tidak gentar meskipun 50 ribu warga datang menggeruduknya. “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang pun suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam video yang diunggah akun @folkjog dan dikutip pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Pernyataan itu memicu kemarahan warga. Berbagai elemen masyarakat Pati mulai bergerak menggalang aksi protes besar-besaran. Rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 13-14 Agustus 2025 itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pencabutan kebijakan kenaikan PBB hingga permintaan agar Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati.
Tak hanya itu, warga juga menolak adanya kebijakan pajak untuk pedagang kaki lima (PKL). Gerakan ini semakin masif dengan pendirian posko donasi dan logistik untuk mendukung aksi yang akan melibatkan ribuan orang. Salah satu posko bahkan didirikan di sebelah barat Kantor Bupati Pati. Ketegangan pun sempat memuncak ketika petugas Satpol PP dan Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, terlibat adu argumen dengan beberapa koordinator aksi, nyaris berujung bentrok fisik.
Menanggapi gelombang kritik, Sudewo tetap bergeming. Ia menyatakan bahwa kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen merupakan bagian dari upaya intensifikasi pajak daerah yang sudah lama tertunda. Dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Sudewo menjelaskan bahwa selama 14 tahun terakhir, PBB di Pati tidak pernah mengalami penyesuaian tarif.
“Pemimpin mana pun pasti ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ditanya kenapa tidak bertahap, ya bertahapnya harusnya dari dulu, dari 2011. Karena tidak dilakukan, sekarang dampaknya besar,” kata Sudewo dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa seluruh dana dari pajak akan dimanfaatkan langsung untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, renovasi masjid, pengembangan RSUD, hingga pembenahan GOR.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. “Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” tegasnya.
Sudewo juga mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini dari perspektif pembangunan jangka panjang. Ia meyakini bahwa partisipasi aktif warga, termasuk dalam bentuk pajak, merupakan cerminan komitmen bersama terhadap kemajuan daerah.
Meski begitu, publik menilai bahwa pendekatan Sudewo dalam menyampaikan kebijakan tersebut dinilai kurang bijak dan cenderung konfrontatif. Tantangannya kepada warga justru memperlebar jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kini, menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran, semua mata tertuju pada Kabupaten Pati. Apakah Sudewo akan tetap kukuh mempertahankan kebijakannya, atau akan membuka ruang dialog dan kompromi dengan masyarakat, menjadi pertaruhan awal bagi kepemimpinannya di periode pertama sebagai bupati.
Yang pasti, perjalanan politik Sudewo dari birokrat, legislator nasional, hingga kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua tokoh besar: Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Dua Presiden RI yang menjadi pembuka jalan karier politiknya. Kini, dengan sorotan nasional yang mengarah kepadanya, publik menanti bagaimana Sudewo menakhodai Pati di tengah badai kritik dan tekanan massa.
