Manyala.co – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tetap akan memproses usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto, meskipun menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti prosedur resmi selama tidak ada aturan yang dilanggar.
“Kami berjalan normatif. Jika tidak ada yang bertentangan dengan regulasi, maka usulan itu wajib kami proses dan lanjutkan ke Dewan Gelar,” ujar Gus Ipul kepada Tempo, Rabu, 16 April 2025.
Penolakan terhadap wacana ini datang dari sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dan keluarga korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut pemberian gelar tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan serta luka bagi para korban.
Namun demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos hanya menjalankan mekanisme yang berlaku. Proses pengusulan dimulai dari pemerintah kabupaten/kota, lalu dibahas di tingkat provinsi melalui seminar, dan dilanjutkan ke pusat. Di Kemensos, nama calon akan dikaji oleh tim yang terdiri dari sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat.
“Nama Pak Harto bukan usulan baru. Sudah muncul sejak beberapa tahun lalu dan dibahas oleh tim,” jelasnya. Ia juga membantah bahwa usulan datang dari satu pihak tertentu, seperti politisi. “Siapa pun bisa mengusulkan, asalkan sesuai prosedur. Tidak bisa satu orang saja,” tambahnya.
Menurut Gus Ipul, pengusulan sebelumnya sempat terhambat karena adanya Tap MPR. Namun kini, setelah Tap MPR tersebut dicabut, nama Soeharto kembali diusulkan bersama nama-nama lain seperti Gus Dur.
Meski wacana ini memicu pro dan kontra, Kemensos memastikan proses akan tetap berjalan sesuai ketentuan. “Setuju atau tidak setuju itu bagian dari demokrasi,” ujar Gus Ipul.
Saat ini, Dewan Gelar belum memberikan keputusan akhir atas usulan nama Soeharto.
Kontras: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Lukai Korban dan Bahayakan Penegakan HAM
Kontras menilai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai bentuk pelecehan terhadap para korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Jessenia Destarini, anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, menyebut wacana ini sebagai upaya memutihkan sejarah kelam bangsa.
“Ini melecehkan martabat korban dan menyakiti perasaan mereka. Lebih dari dua dekade pasca-Reformasi, korban masih memperjuangkan keadilan, tetapi justru pelaku utama pelanggaran ingin diberi gelar pahlawan,” ujarnya, Sabtu, 12 April 2025.
Kontras menilai masa pemerintahan Soeharto ditandai oleh berbagai pelanggaran HAM berat, represi terhadap kebebasan sipil, perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam, militerisasi kehidupan warga, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurut Jessenia, semua hal tersebut seharusnya cukup menjadi alasan untuk menolak pemberian gelar kehormatan. Ia juga menegaskan bahwa rencana ini bertentangan dengan semangat Reformasi 1998, yang menuntut perubahan sistem menuju pemerintahan demokratis dan menjunjung tinggi HAM.
“Reformasi bukan sekadar pergantian presiden, tapi momentum koreksi struktural agar negara mengakui pelanggaran masa lalu dan melindungi hak-hak warga,” katanya.
Kontras juga memperingatkan bahwa pemberian gelar ini bisa memperkuat budaya impunitas. “Ini memberi sinyal bahwa kejahatan negara bisa dimaafkan begitu saja. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tegas Jessenia.
