Manyala – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan isu kas negara tersisa Rp120 triliun tidak benar, Jumat (24/4/2026), serta memastikan kondisi APBN tetap sehat dan mampu membiayai program pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi kas negara yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dalam kondisi sehat dan memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung pembiayaan program pemerintah.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Jumat, 24 April 2026, Purbaya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, posisi fiskal pemerintah masih kuat dan tidak berada dalam kondisi kritis seperti yang beredar di publik.
“Isu dana negara yang tinggal Rp 120 triliun, habis itu habis, tidak benar,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp120 triliun yang dimaksud merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), bukan keseluruhan kas negara. SAL tersebut merupakan dana cadangan pemerintah yang disimpan untuk menjaga stabilitas fiskal dan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Purbaya merinci bahwa total SAL pemerintah saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas, sementara sekitar Rp300 triliun lainnya disimpan di perbankan dalam bentuk deposito.
“Yang Rp 300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter,” kata Purbaya.
Menurutnya, penempatan dana di perbankan juga bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan likuiditas serta penyaluran kredit. Selain itu, bunga dari simpanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan program pemerintah.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi terkait kondisi APBN. Pemerintah, kata dia, terus menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.
“Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup, dan uang kita masih banyak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pengelolaan APBN Indonesia mendapat respons positif dari investor internasional. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, ia mengklaim bahwa investor, serta lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, tidak lagi mempertanyakan stabilitas fiskal Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dinilai kredibel dan mampu menjaga kepercayaan pasar global terhadap perekonomian Indonesia.
Secara umum, APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara, termasuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global.
Hingga saat ini, belum ada data resmi terbaru yang menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap kas negara sebagaimana isu yang beredar. Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi fiskal serta memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
