Manyala.co – Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah pejabat negara pada Senin siang, 9 Juni 2025, di kediamannya yang terletak di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu isu penting yang kabarnya menjadi agenda pembahasan adalah kelanjutan aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut sumber dari Tempo yang mengetahui rencana pertemuan tersebut, rapat terbatas akan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sumber itu menyebutkan bahwa Prabowo berencana mengambil langkah tegas. “Prabowo mau setop tambang nikel,” ujar sumber tersebut, Senin, 9 Juni 2025.
Meskipun demikian, belum ada konfirmasi resmi dari Istana. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, saat dihubungi dari Makkah menyatakan masih perlu memastikan informasi itu. “Saya coba cek. Saya sedang di Makkah,” tulisnya melalui pesan WhatsApp pada Senin, 8 Juni 2025.
Respons serupa disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK), Sunindyo Suryo Herdadi. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai ratas tersebut. “Saya belum tahu informasi itu,” katanya, Senin, 8 Juni 2025.
Sementara itu, dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), rapat bersama Prabowo dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Togar M. Simatupang. Ia mengonfirmasi bahwa Menteri Brian Yuliarto akan menghadiri rapat di Hambalang. Namun, Togar menegaskan, agenda tersebut berbeda dari ratas yang membahas pertambangan. “Ratas yang dihadiri menteri berbeda. Bukan soal tambang,” jelasnya, Senin, 9 Juni 2025.
Berbagai pihak yang turut dimintai konfirmasi, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, belum memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan terkait isu penghentian tambang di Raja Ampat. Pihak Kementerian ESDM juga belum merespons, termasuk Juru Bicara Dwi Anggia. Begitu pula dengan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, pada Jumat, 6 Juni 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa lokasi tambang nikel oleh PT GAG Nikel tidak berada di kawasan konservasi. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di Pulau Gag, yang jaraknya sekitar 30–40 kilometer dari Piaynemo, kawasan wisata unggulan di Raja Ampat. “Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis.
Meski telah memberikan penjelasan tersebut, Bahlil menyatakan bahwa kegiatan operasional PT GAG Nikel telah dihentikan sementara sejak Kamis, 5 Juni 2025, guna menunggu hasil verifikasi langsung di lapangan. “Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan,” katanya.
Namun demikian, pandangan hukum berbeda disampaikan oleh pakar tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurutnya, walaupun aktivitas tambang tersebut tidak dilakukan di kawasan konservasi, izin yang dikeluarkan tetap dinilai bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi apakah Presiden Prabowo benar-benar akan menghentikan proyek pertambangan tersebut secara permanen. Namun, arah kebijakan yang diisyaratkan dalam pertemuan siang ini bisa menjadi penentu masa depan pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat.
