Enrekang, Manyala.co – Puluhan warga korban penggusuran lahan oleh PTPN XIV menggelar diskusi bersama Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang La Tinro. Pertemuan berlangsung di Posko Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU), Rabu (17/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PTPN XIV bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan tersebut juga melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, serta pihak pertanahan.
Menurut Andi Tenri, pemerintah menekankan agar penyelesaian konflik lahan tidak merugikan masyarakat. “Kita sudah sampaikan ke pihak PTPN XIV agar tidak lagi melakukan penggusuran,” tegasnya di hadapan warga.
Meski demikian, sejumlah warga tetap menyampaikan keresahan mereka. Jani (70), salah seorang korban penggusuran, menuturkan bahwa lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga kini telah digusur. “Kami hidup dari hasil tani. Sekarang kami menderita karena lahan digusur semua. Kami tersiksa, Pak,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Sidik (60), yang menegaskan tanah yang mereka kelola merupakan warisan turun-temurun. “Ini tanah kami sejak nenek moyang sebelum Indonesia merdeka. Bukan tanah PTPN XIV. Pemerintah harus bela kami,” kata Sidik dengan nada tegas.
Diskusi yang turut dihadiri aparat kepolisian dan TNI ini belum membuahkan solusi konkret. Warga berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak mereka.
Sementara itu, Rahmawati Karim selaku pendamping warga menilai pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi rakyat. Menurutnya, keberpihakan pemerintah menjadi kunci agar konflik tidak semakin meluas.
“Ini tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi hak hidup rakyat. Jangan justru mundur ketika ada rakyat yang dirampas haknya,” ujar Rahma sebelum menutup jalannya diskusi.
