Manyala.co – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga penegak hukum menangani 43 kasus korupsi dengan total potensi kerugian negara sekitar Rp320,4 triliun. Dari jumlah tersebut, delapan kasus utama menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, dan instansi strategis.
Berikut rincian kasus-kasus besar yang terungkap sepanjang tahun pertama masa pemerintahan:
1. Korupsi Tata Kelola Minyak di PT Pertamina (Persero)
- Nilai kerugian negara: Rp285,18 triliun
- Periode kasus: 2018–2023
- Tersangka utama: Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; pengusaha Muhammad Riza Chalid (buron)
- Modus: Manipulasi penjualan minyak mentah dan produk kilang, serta penyimpangan kontrak dagang.
- Status: Dalam penyidikan Kejaksaan Agung; beberapa aset disita.
2. Skandal Suap Perkara Ekspor Minyak Sawit (CPO)
- Nilai kerugian negara: Rp17,7 triliun
- Nilai suap: Rp40 miliar
- Pihak terlibat: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan korporasi besar. Wilmar Group, Permata Hijau Group, Musim Mas Group.
- Kronologi: Vonis lepas terhadap ketiga perusahaan dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah Kejagung menemukan bukti suap terhadap majelis hakim.
- Status: Persidangan ulang dan pemeriksaan lanjutan oleh Kejagung.
3. Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek
- Nilai proyek: Rp9,98 triliun
- Kerugian negara: Rp1,98 triliun
- Tersangka: Mantan Menteri Nadiem Makarim dan lima pejabat lainnya.
- Modus: Penggelembungan harga serta manipulasi spesifikasi barang pengadaan di sekolah-sekolah.
- Status: Dalam tahap penyidikan; Kejagung masih menghitung kerugian tambahan.
4. Dugaan Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
- Nilai potensi kerugian: Lebih dari Rp1 triliun
- Periode: 2023–2024
- Rincian: Dari tambahan 20.000 kuota haji, sekitar 8.400 dialihkan secara ilegal ke haji khusus.
- Status: Penyidikan aktif oleh KPK; belum ada penetapan tersangka.
5. Pemerasan Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan
- Nilai pungutan: Rp81 miliar
- Tersangka: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer
- Modus: Pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejak 2019.
- Jumlah diterima tersangka: Sekitar Rp3 miliar.
- Status: Penyidikan KPK; sejumlah pejabat turut diperiksa.
6. Penyelewengan Dana CSR Bank Indonesia dan OJK
- Nilai dana: Rp28,38 miliar
- Pihak terlibat: Anggota DPR Komisi XI, Satori dan Heri Gunawan
- Modus: Penyaluran dana CSR melalui yayasan fiktif untuk kepentingan pribadi dan politik.
- Status: Dalam tahap pemeriksaan saksi; KPK menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPR lain.
7. Penyimpangan Dana Promosi Bank BJB
- Total anggaran: Rp409 miliar
- Nilai penyimpangan: Rp222 miliar
- Tersangka: Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan pihak agensi periklanan.
- Keterkaitan: Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut karena Pemprov Jabar merupakan pemegang saham utama Bank BJB.
- Status: Dalam penyidikan Kejaksaan Agung.
8. Penyalahgunaan Kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
- Nilai kredit: Rp1,08 triliun
- Tersangka: Mantan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, dan beberapa pejabat bank.
- Modus: Dana kredit digunakan untuk menutup utang dan membeli aset nonproduktif.
- Status: Penyidikan berjalan; sejumlah rekening diblokir.
Konteks dan Tindak Lanjut
Kejaksaan Agung dan KPK menyebut tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai periode dengan penindakan korupsi terbesar dalam lima tahun terakhir. Pemerintah berkomitmen memperkuat transparansi di BUMN, kementerian, dan lembaga daerah melalui audit digital serta pengawasan lintas lembaga.
Sebagian besar kasus masih dalam proses hukum dan belum menghasilkan putusan tetap. Hingga pertengahan Oktober 2025, total nilai kerugian negara dari seluruh perkara yang ditangani mencapai lebih dari Rp320 triliun, setara 1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
