Manyala.co – Pemerintah memperingatkan bahwa variasi modus kejahatan siber meningkat tajam dan meminta operator telekomunikasi memperkuat perlindungan bagi pelanggan melalui sistem antiscam otomatis berbasis AI.
Peringatan itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, di Jakarta, Sabtu (15/11/2025). Ia mengatakan pola spoofing, masking, dan penyalahgunaan identitas pelanggan masih menjadi metode utama para pelaku.
Edwin menjelaskan bahwa bentuk penipuan digital yang paling sering dilaporkan adalah scam call atau panggilan penipuan. Aksi tersebut dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, SMS, layanan pesan instan, surat elektronik, dan platform lain. “Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” ujarnya.
Sistem Antiscam Berbasis AI
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meminta operator membangun sistem antiscam yang mampu mendeteksi pola penipuan secara otomatis. Menurut Edwin, teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat menghentikan panggilan palsu sebelum mencapai pengguna. Panggilan tersebut biasanya mengatasnamakan lembaga resmi atau individu tertentu untuk meyakinkan korban.
“Operator harus melindungi pelanggan mereka,” kata Edwin. Ia menegaskan pentingnya infrastruktur antiscam yang mumpuni untuk memblokir panggilan penipuan, termasuk yang menggunakan nomor masking.
Lonjakan Aktivasi Nomor Baru
Edwin menyoroti tingginya aktivitas registrasi kartu SIM baru sebagai salah satu titik rawan penyalahgunaan identitas. Saat ini, operator seluler mencatat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta aktivasi nomor baru per hari. Angka tersebut membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan data pribadi seperti NIK dan nomor KK yang bocor.
Menurut Edwin, kebocoran identitas memungkinkan registrasi kartu SIM ilegal dalam skala besar. Pola ini dapat dimanfaatkan untuk tindakan penipuan massal, pemalsuan identitas, dan manipulasi layanan berbasis telekomunikasi.
Ia menegaskan kembali bahwa pencegahan harus dilakukan pada level sistem, bukan hanya imbauan kepada masyarakat. Operator diminta memastikan mekanisme verifikasi identitas pelanggan berjalan ketat agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Risiko Keamanan dan Konteks Global
Peningkatan penipuan digital mengikuti tren global yang menunjukkan aktivitas kejahatan siber semakin kompleks. Organisasi internasional di bidang keamanan siber melaporkan pertumbuhan signifikan pada penipuan berbasis spoofing dan rekayasa sosial dalam dua tahun terakhir. Pola serupa terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Sementara itu, peningkatan penggunaan nomor prabayar baru membuat sistem registrasi menjadi salah satu fokus penguatan keamanan. Pemerintah menyebut pengawasan yang lebih ketat terhadap data kependudukan dan validasi SIM card penting untuk menekan risiko penyalahgunaan.
Edwin menegaskan operator harus meningkatkan kolaborasi dengan regulator untuk memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan efektif. Hingga Sabtu malam, belum ada rincian tambahan terkait implementasi teknis sistem antiscam berbasis AI yang diminta pemerintah.
