Makassar, Manyala.co – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Hukum yang dinilai berhasil menekan jumlah pengaduan masyarakat secara signifikan.
Penghargaan tersebut disampaikan Andi Basmal usai menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kamis (8/1/2025).
Menurut Andi Basmal, rendahnya tingkat aduan publik merupakan hasil nyata dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menilai minimnya pengaduan menjadi indikator positif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik. Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara unit kerja di tingkat pusat maupun daerah.
Setiap pegawai dinilai telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas, sementara peran aktif jajaran pimpinan disebut menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja organisasi secara menyeluruh.
Meski demikian, Andi Basmal menegaskan pentingnya menjaga semangat pembaruan dan inovasi dalam pelayanan publik. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri, melainkan terus mencari terobosan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sedikitnya aduan bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi pijakan awal untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dukungan sarana dan prasarana, termasuk penguatan sistem digital, sebagai bagian penting dari peningkatan layanan. Saat ini, Kementerian Hukum telah menghadirkan Super Apps PASTI sebagai platform terintegrasi untuk seluruh layanan hukum di lingkungan kementerian.
Lebih lanjut, Andi Basmal menegaskan bahwa kepuasan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk aktif memberikan masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif menjadi fondasi penting dalam membangun serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Capaian ini pun diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
