Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari London, Inggris, untuk membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026). Rapat tersebut diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.
Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga tengah berada di London. Informasi mengenai rapat tersebut disampaikan melalui keterangan pada akun media sosial Sekretariat Kabinet.
Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang dibentuk Presiden Prabowo pada Januari 2025, sekitar dua bulan setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Satgas ini dibentuk untuk menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai merugikan negara.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa kinerja Satgas PKH telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun. Nilai tersebut disebut sebagai langkah awal dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan penyimpangan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung lama.
“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita, baru ujung, penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada 24 Desember 2025.
Dalam sambutan tersebut, Prabowo menegaskan kepada aparat penegak hukum dan jajaran terkait agar tidak ragu dalam menegakkan aturan. Ia meminta penertiban dilakukan tanpa pandang bulu serta menolak segala bentuk intervensi. “Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara,” ujar Prabowo.
Presiden juga menilai nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan hingga kini belum mencerminkan besarnya potensi kerugian yang sesungguhnya. Menurutnya, jika dilakukan pendalaman secara menyeluruh, potensi kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan kawasan hutan dapat jauh lebih besar.
“Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. Ia menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan upaya penyelamatan aset negara secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keragu-raguan,” ujarnya.
Hingga Senin malam, belum ada keterangan resmi tambahan mengenai keputusan atau langkah lanjutan yang dihasilkan dari rapat terbatas tersebut.
