Manyala.co – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam misi perdamaian di Gaza setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), dengan penugasan menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan Panglima TNI telah menyiapkan personel untuk diberangkatkan sewaktu-waktu. “Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap ya,” ujar Donny di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia belum merinci jumlah prajurit yang akan dikirim. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebelumnya memperkirakan jumlah personel dapat mencapai 5.000 hingga 8.000 prajurit, tergantung keputusan akhir pemerintah.
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menyatakan keputusan mengenai jumlah pasukan akan ditetapkan pada akhir Februari 2026 setelah mendapat persetujuan Presiden. “Sampai sekarang kita banyak sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan, akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden,” katanya.
Menurut Tandyo, TNI memiliki sejumlah opsi keterlibatan dalam misi tersebut, termasuk penugasan pasukan stabilisasi. Ia menegaskan TNI tidak akan mengirim personel yang belum berpengalaman dalam misi perdamaian internasional.
TNI berencana merekrut kembali prajurit yang pernah bertugas dalam misi The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Indonesia telah mengirimkan kontingen Garuda ke misi UNIFIL sejak 2008 dan secara berkala memperbarui penugasannya.
“Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008, ya, dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana sudah berkali-kali, dan orang-orang inilah nanti yang akan kita kirim ke sana,” kata Tandyo. Ia menambahkan pengalaman di Lebanon dinilai relevan dalam konteks operasi stabilisasi dan interaksi dengan masyarakat sipil.
Langkah ini menyusul bergabungnya Indonesia dalam BoP, sebuah inisiatif internasional yang ditujukan untuk mengawasi proses stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascagencatan senjata. Gencatan senjata fase pertama dimulai pada Oktober 2025, namun situasi keamanan di wilayah tersebut masih dinilai rapuh.
Media Israel, The Israel Post, sebelumnya melaporkan Indonesia diperkirakan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan ke Gaza dalam fase kedua gencatan senjata. Laporan tersebut menyebut pasukan Indonesia dapat ditempatkan di wilayah Khan Yunis dan Rafah, Gaza Selatan, untuk mengawasi garis pertahanan tertentu.
Namun, hingga Selasa sore belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia mengenai lokasi penugasan maupun mandat operasional rinci. Pejabat TNI juga tidak menjelaskan apakah pengerahan tersebut akan berada di bawah komando pasukan stabilisasi internasional atau mekanisme lain yang disepakati melalui BoP.
Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB dari kawasan Asia Tenggara. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian global, dengan tetap menunggu keputusan politik dan mandat resmi sebelum pengerahan pasukan dilakukan.
