Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti rapat teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 4 Maret 2026.
Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Johan Manurung yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar bersama jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Madya M.H. Kesuma Negara, Ketua Tim Humas Sriyani Agustina, pejabat fungsional pranata komputer ahli pertama, serta sejumlah calon pegawai negeri sipil pranata komputer.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Agenda tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi berjalan secara terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan pemaparan mengenai pentingnya Reformasi Birokrasi sebagai instrumen strategis untuk mendorong perubahan sistem pemerintahan. Reformasi tersebut diarahkan pada pembentukan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Reformasi Birokrasi juga disebut menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang terstruktur dan terukur di setiap satuan kerja kementerian.
Auditor Madya M.H. Kesuma Negara selaku Koordinator Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum menekankan pentingnya kualitas data dukung dalam proses evaluasi Reformasi Birokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap satuan kerja harus memastikan dokumen yang disampaikan benar-benar mencerminkan pelaksanaan reformasi secara nyata.
Ia menjelaskan bahwa satuan kerja tidak hanya dituntut melengkapi dokumen administrasi, tetapi juga memastikan setiap eviden yang diunggah menunjukkan implementasi program Reformasi Birokrasi secara konkret di unit kerja masing-masing.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat instansi meliputi penyusunan peta jalan atau road map Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana aksi melalui Rencana Kerja Tahunan, pengelolaan pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
Tahapan tersebut menjadi kerangka kerja utama dalam memastikan Reformasi Birokrasi berjalan secara berkelanjutan dan terukur di lingkungan kementerian maupun satuan kerja di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas kinerja organisasi, penguatan sistem manajemen internal, serta optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat wilayah. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memastikan setiap program kerja memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Hingga akhir kegiatan, belum disampaikan secara rinci hasil evaluasi sementara dari pelaksanaan RKT Reformasi Birokrasi tahun berjalan. Namun rapat teknis tersebut menjadi bagian dari proses berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
