Manyala.co – Pemerintah memastikan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengalami pemangkasan hingga saat ini, di tengah rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan alokasi anggaran program tersebut tetap sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni sebesar Rp335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lebih difokuskan pada harmonisasi anggaran untuk merespons dinamika ekonomi terkini.
Menurutnya, belum ada keputusan terkait penyesuaian anggaran, termasuk pada komponen belanja yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan makanan.
Dadan menegaskan bahwa sebagian besar anggaran program MBG, sekitar 93 persen, dialokasikan langsung untuk bantuan makanan bergizi kepada masyarakat melalui satuan pelayanan di berbagai daerah.
Program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu.
Program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima dengan dukungan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari sisi distribusi wilayah, Pulau Jawa mencatat jumlah penerima terbesar dengan sekitar 35,47 juta orang, diikuti Sumatera sebanyak 12,63 juta dan Kalimantan sekitar 2,63 juta penerima.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih terdapat ruang efisiensi dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya.
Ia menilai bahwa program tersebut tetap dapat berjalan optimal tanpa harus menyerap seluruh alokasi anggaran yang tersedia.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” katanya.
Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran secara menyeluruh sebagai upaya menjaga defisit APBN 2026 tetap berada di bawah 3 persen.
Langkah efisiensi difokuskan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di masing-masing kementerian dan lembaga yang dinilai berpotensi menyebabkan pembengkakan belanja negara.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan alokasi anggaran program MBG.
Pemerintah masih melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik.
