Manyala – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti ketimpangan infrastruktur di Sulawesi Selatan, dengan panjang jalan tol baru sekitar 25 kilometer atau kurang dari 1 persen total nasional, yang dinilai memicu kemacetan.
Ketimpangan pembangunan infrastruktur kembali menjadi perhatian di Sulawesi Selatan, khususnya terkait minimnya panjang jalan tol yang tersedia di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan bahwa total panjang jalan tol di provinsi itu saat ini baru mencapai sekitar 25 kilometer.
Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan total panjang jalan tol nasional, bahkan tidak mencapai 1 persen. Kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, tidak hanya saat periode mudik, tetapi juga pada hari-hari biasa.
“Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” kata Andi Iwan kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).
Ia mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan guna mengurangi beban lalu lintas yang terus meningkat. Menurutnya, keterbatasan akses jalan bebas hambatan membuat distribusi kendaraan menjadi tidak efisien, terutama di jalur utama antarwilayah.
Selain itu, Andi Iwan juga menyoroti kondisi ruas jalan Makassar–Parepare yang menjadi salah satu jalur vital di Pulau Sulawesi. Ia menyebut, selama hampir 24 tahun, ruas jalan tersebut tidak mengalami peningkatan signifikan, dan hanya mendapatkan pemeliharaan rutin.
Padahal, jalur tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antarprovinsi, termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya. Beban kendaraan yang tinggi tanpa diimbangi peningkatan kapasitas dinilai memperparah kondisi lalu lintas.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan preservasi atau pemeliharaan rutin tidak lagi memadai untuk mengatasi persoalan tersebut. Diperlukan rekonstruksi menyeluruh agar jalan dapat menampung volume kendaraan yang terus bertambah.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” kata Andi Iwan.
Selain aspek jalan tol dan jalan nasional, ia juga menyinggung minimnya fasilitas pendukung seperti rest area di jalur utama. Keterbatasan fasilitas ini dinilai turut memperburuk kondisi lalu lintas, terutama saat terjadi lonjakan kendaraan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara operator pelabuhan dan aparat kepolisian. Hal ini diperlukan untuk memastikan distribusi kendaraan berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan di titik-titik tertentu.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada rincian tambahan dari pemerintah pusat terkait rencana percepatan pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan maupun alokasi anggaran terbaru untuk peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut.
