Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Lembaga Baru Bentukan Prabowo untuk Cetak Calon Pemimpin Bangsa
Manyala — Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan, menjelaskan tugas lembaga baru yang dibentuk pemerintah dan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2026). Menurutnya, URI dibentuk untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan melalui sistem pendidikan yang terintegrasi.
“Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny.
Donny menjelaskan, URI akan berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga akan membangun kampus Universitas Republik Indonesia yang terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Menurutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 10 kampus URI di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul.
“Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN,” ujarnya.
Donny juga memaparkan struktur kelembagaan URI. Di bawah Gubernur URI akan terdapat Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.
Ia menambahkan, fungsi LAN akan diperkuat. Selain tetap melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara (ASN), LAN nantinya juga akan bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini akan diintegrasikan tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” jelasnya.
Donny mengungkapkan, operasional URI telah dimulai. Saat ini lembaga tersebut sedang melatih dan membina 399 pegawai baru BUMN agar menjadi pemimpin yang berkarakter dan berintegritas.
Ia juga memastikan seluruh pembiayaan URI akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk pembangunan fisik, kampus utama URI akan didirikan di kawasan bekas lahan perkebunan sawit milik PTPN di Bogor. Sementara itu, aktivitas operasional sementara masih berlangsung di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Donny menegaskan, Universitas Republik Indonesia akan beroperasi layaknya perguruan tinggi pada umumnya dan menghasilkan lulusan bergelar sarjana.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan URI disiapkan sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional yang mengadopsi model pendidikan calon pemimpin sebagaimana diterapkan di sejumlah negara.
“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, sejumlah negara memiliki lembaga pendidikan khusus yang bertugas mencetak calon pemimpin untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Sebagai contoh, Prasetyo menyebut Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).
Menurutnya, para pejabat pemerintahan, pejabat BUMN hingga kepala daerah di negara tersebut umumnya pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” ujarnya.
Melalui konsep serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin Indonesia memiliki kompetensi teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” tutur Prasetyo.
