Manyala — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan tatanan perekonomian nasional pada konstitusi dasar, yaitu Ekonomi Pancasila.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan Muktamar V Wahdah Islamiyah di Aula/Gedung Pertemuan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2026).
Di hadapan muktamirin muktamirat, Menko Zulhas mengkritik pelaksanaan sistem ekonomi pasar bebas (free market) yang dinilainya telah mendominasi tatanan ekonomi nasional selama hampir tiga dekade terakhir dan melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa.
“Selama 28 tahun setelah reformasi, kita menjalankan ekonomi pasar bebas di mana yang kuat modalnya yang menang. Pak Prabowo ingin mengembalikan ini sesuai cita-cita pendiri negeri, yaitu Ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia meyakini bahwa swasembada pangan bukan sekadar pencapaian angka produksi, melainkan benteng kedaulatan serta harga diri bangsa. Pemerintah memfokuskan perlindungan bagi 60 juta petani dan nelayan Indonesia yang terancam pemiskinan akibat sistem yang kurang berpihak.
“Kalau kita tidak swasembada, petani kita tetap menjadi yang termiskin. Lama-kelamaan sawahnya dijual dan 80 persen petani kita berubah menjadi buruh tani. Apapun kebijakannya, harus ada keberpihakan terlebih dahulu. Itu yang namanya keadilan sosial,” tegasnya.
Guna mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah melakukan reformasi regulasi secara masif dengan menerbitkan 35 regulasi (PP, Perpres, Inpres, dan Kepres) dalam kurun waktu 1,5 tahun. Salah satu langkah konkretnya adalah memangkas birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya terhambat oleh sejumlah aturan.
“Kenapa pupuk dulu sulit? Karena terlalu banyak izinnya, ada 145 aturan. Kita pangkas dan kita turunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi naik 58 persen menjadi 9,5 juta ton pada 2025,” ungkap Zulhas.
Melalui Inpres No. 10, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering sebesar Rp6.500/kg dan Jagung Pipilan Kering sebesar Rp5.500/kg. Kebijakan ini berhasil mendorong surplus beras nasional hingga 4,2 juta ton dan menghentikan impor beras serta jagung pakan selama kurun 2025–2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat berturut-turut dari 116 (2024), naik ke 125 (2025), dan diproyeksikan menyentuh 127 pada 2026.
Menko Pangan juga membeberkan strategi pemerataan ekonomi desa melalui penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Indonesia. Koperasi ini dirancang menjadi offtaker (penyerap) utama hasil panen petani, peternak, dan nelayan, sekaligus menjadi pusat penyaluran bantuan sosial guna menekan ketimpangan harga pangan antar wilayah.
“Ekonomi kita harus berbasis ekonomi kerakyatan. Indonesia akan terang kalau ada ‘lilin-lilin’ yang menyala di setiap desa melalui Koperasi Merah Putih. Koperasi ini akan menjadi pusat keuangan dan logistik desa agar rakyat mendapat harga pangan yang adil,” jelasnya.
Langkah ini juga diselaraskan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membebaskan generasi muda dari ancaman stunting dan memperbaiki kualitas SDM nasional. Mengakhiri arahannya, Menko Zulhas mengajak keluarga besar Wahdah Islamiyah untuk terus menjaga persatuan nasional.
“Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang sangat kuat. Selamat bermuktamar untuk Wahdah Islamiyah,” pungkas Menko Zulhas.
