Manyala —Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan Kota Makassar kepada Komisi VII DPR RI.
Mulai dari dukungan kebijakan untuk pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor kepulauan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Aspirasi tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi ini dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Bersama Pemerintah Provinsi dan Kota di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi selatan (Sulsel), Jumat (9/10/2026).
Appi menjelaskan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen, ia menilai penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu didukung kebijakan yang memungkinkan industri berkembang di daerah.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Untuk itu, Appi menekankan pentingnya insentif terhadap bahan baku yang masuk untuk diolah di daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan industri di Makassar , termasuk industri garmen yang menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Munafri meminta dukungan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur khusus. Seperti gedung representatif yang mendukung kegiatan pegelaran seni dan budaya warga Makassar.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Makassar yang selalu menjadi pusat kegiatan skala nasional dan internasional memerlukan adanya gedung yang mampu menampung mengakomodasi penyelenggaraan berbagai kegiatan berkapasitas ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.
Appi juga menjelaskan Kota Makassar sangat terkenal dengan gastronominya. Pinisi, kata Ia, sudah menjadi warisan takbenda yang sudah terdaftar di UNESCO.
Sehingga Ia berharap pemerintah pusat dapat mendorong gastronomi Makassar dapat didaftarkan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Lebih jauh, Appi meminta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur untuk wilayah Kepulauan.
Dia mengatakan akses dermaga sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas masyarakat dan pengembangan wisata bahari.
Namun, Ia mengungkapkan bahwa kewenangan pemerintah kota dalam pembangunan infrastruktur di kawasan spermonde tersebut masih terbatas.
Sehingga Pemerintah Kota tidak dapat melakukan intervensi.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Appi berharap aspirasi dapat menjemput dukungan dan perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Mereka memang hadir untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
