Manyala.co – Unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (19/8/2025), berakhir ricuh hingga melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama di Kota Watampone. Aksi yang awalnya digelar untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut, berujung bentrokan antara massa dengan aparat TNI-Polri.
Dandim 1407/Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, kericuhan yang terjadi bukan sepenuhnya dilakukan oleh massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu, melainkan sudah disusupi pihak luar yang ingin membuat situasi semakin kacau.
“Mereka sudah bukan lagi aliansi rakyat Bone bersatu. Kami amankan 54 orang, sebagian besar bukan warga Bone. Ada yang berasal dari Wajo, Enrekang, bahkan 16 orang tidak memiliki KTP. Sekitar 10 orang juga terbukti positif alkohol dan sabu,” jelas Laode, Rabu (20/8/2025).
Ia juga menambahkan, delapan anggota TNI terluka akibat bentrokan, empat di antaranya mengalami luka di kepala, sementara sisanya di bahu. “Ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ada yang ingin mengacaukan Bone,” tegasnya.
Polisi: Kericuhan Ditunggangi Kelompok Anarko
Pernyataan Dandim senada dengan Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, yang menyebutkan bahwa massa aksi sebenarnya telah bubar sejak siang. Namun menjelang malam, sekelompok orang yang tidak dikenal mulai berbuat onar.
“Sejak awal kami kedepankan pendekatan humanis. Tetapi setelah massa yang tidak jelas asal-usulnya datang dan melakukan aksi anarkis, situasi berubah. Bahkan ada tiga anggota polisi yang terluka akibat lemparan batu,” kata Sugeng.
Sugeng menjelaskan, dari 54 orang yang diamankan, sebagian masih diprofiling karena ada yang di bawah umur. “Bagi yang masih anak-anak hanya didata dan dikembalikan ke orang tuanya,” jelasnya.
Demonstrasi Memanas, Jalanan di Watampone Lumpuh Total
Aksi yang berlangsung sejak pagi awalnya berjalan kondusif meski diwarnai dorong-dorongan antara aparat dan massa. Namun menjelang sore, situasi makin memanas setelah Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui pendemo.
Ribuan massa pun membakar ban di tengah jalan, melempar botol ke arah aparat, hingga melakukan aksi lempar batu. Aparat akhirnya terpaksa menyemprotkan water canon untuk membubarkan kerumunan.
Akibatnya, sejumlah ruas jalan di Kota Watampone lumpuh total, termasuk Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Wahidin menuju RSUD Tenriawaru, hingga akses ke Kampus IAIN Bone.
Sejumlah aparat terluka, termasuk anggota Satpol PP dan Brimob. Bahkan Aipda Rahmat hampir kehilangan jari, sementara Bripda Awal mengalami luka robek di kening.
Warga Mengeluh Hidup Makin Berat
Di tengah kericuhan, suara lantang ibu-ibu turut mewarnai jalannya aksi. Mereka mengaku keberatan dengan kenaikan pajak di tengah harga kebutuhan pokok yang kian melonjak.
“Beras sudah mahal, minyak naik, listrik juga naik. Ditambah lagi pajak dinaikkan, makin susah hidup kami. Mana pak bupati, kenapa tidak muncul?” teriak seorang ibu rumah tangga di tengah kerumunan.
Beberapa demonstran bahkan membawa koper kardus dengan tulisan sindiran “Uangnya Asman”, “Uangnya Akmal”, dan “Uangnya Angkasa”, merujuk pada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, dan Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa.
Pemkab Bone Putuskan Tunda Kenaikan Pajak
Di tengah situasi yang kian tak terkendali, Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin, akhirnya mengumumkan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 300 persen ditunda.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, PBB-P2 di Kabupaten Bone ditunda dan akan dikaji ulang. Kita evaluasi total karena ini merupakan temuan dari pemerintahan sebelumnya. Pembayaran PBB dikembalikan ke SPPT lama, dan yang sudah membayar akan disesuaikan,” jelas Saharuddin pada Selasa malam.
Namun pengumuman ini justru menimbulkan pertanyaan besar dari warga: di mana keberadaan Bupati dan Wakil Bupati Bone? Pasalnya, keduanya sama sekali tidak hadir di tengah ribuan massa yang menuntut penjelasan langsung.
Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, hanya menyebut keduanya sedang berada di luar kota, tanpa menjelaskan detail. Absennya pimpinan daerah ini membuat warga semakin kecewa.
Sorotan Nasional: Banyak Daerah Naikkan PBB-P2
Kebijakan kenaikan PBB-P2 bukan hanya terjadi di Bone. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa setidaknya 104 daerah di Indonesia sudah menaikkan PBB-P2, dengan 20 di antaranya mengalami kenaikan lebih dari 100 persen.
Menurut Bima, sebagian besar kebijakan ini diambil oleh penjabat (Pj) kepala daerah pasca-Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sudah mengeluarkan surat edaran agar daerah yang menaikkan pajak lebih dari 100 persen segera meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Pemerintah daerah tetap diberi kewenangan, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan berkonsultasi dengan DPRD,” jelas Bima.
DPRD Bone Mulai Bersikap
Di tengah polemik, suara kritis muncul dari DPRD Bone. Andi Adil Fadli Lura, salah satu anggota dewan, menolak keras kenaikan PBB-P2.
“Target PAD memang penting, tetapi jika beban ini langsung ditimpakan ke rakyat tanpa sosialisasi, dampaknya sangat besar. Apalagi sekarang gejolak sudah terjadi sampai ke kecamatan-kecamatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak seharusnya dilakukan bertahap dengan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
Gelombang Ketidakpuasan Belum Usai
Meski pemerintah daerah telah memutuskan menunda kenaikan PBB-P2, gelombang ketidakpuasan warga Bone tampaknya belum mereda. Absennya bupati dan wakil bupati di tengah demonstrasi membuat kepercayaan publik semakin luntur.
Warga menuntut kehadiran langsung pemimpin mereka, bukan sekadar pengumuman melalui perantara. Bagi sebagian warga, penundaan bukanlah solusi, melainkan hanya bentuk pengalihan isu tanpa komitmen jelas.
Situasi masih tegang. Aparat TNI-Polri tetap berjaga di sekitar kantor bupati dan sejumlah titik rawan di Kota Watampone untuk mencegah kericuhan susulan.
