Manyala.co – Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap negara-negara di kawasan Teluk. Dokumen tersebut juga menyoroti ancaman terhadap keamanan pelayaran internasional melalui Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan energi global.
Dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan, 13 negara mendukung resolusi tersebut, sementara dua anggota tetap, yakni Rusia dan China, memilih abstain. Tidak ada negara yang memberikan suara menolak.
Resolusi itu diajukan oleh Bahrain dan mendapat dukungan luas dari komunitas internasional. Dokumen tersebut menuntut Iran menghentikan serangan terhadap beberapa negara di kawasan, termasuk Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Duta Besar Bahrain untuk PBB, Jamal Fares Alrowaiei, mengatakan stabilitas kawasan Teluk memiliki dampak langsung terhadap ekonomi global. Ia menekankan bahwa keamanan kawasan tersebut merupakan tanggung jawab bersama komunitas internasional.
“Karena itu, memastikan keamanan kawasan ini bukan sekadar persoalan regional, tetapi merupakan tanggung jawab internasional bersama yang berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi global dan keamanan energi,” katanya dalam sidang Dewan Keamanan.
Namun resolusi tersebut memicu kritik keras dari perwakilan Iran di PBB. Duta Besar Iran, Amir Saeid Iravani, menilai keputusan Dewan Keamanan itu mencerminkan perlakuan tidak adil terhadap negaranya.
“Perlu saya tegaskan: resolusi ini merupakan ketidakadilan nyata terhadap negara saya, yang justru menjadi korban utama dari tindakan agresi yang nyata,” ujarnya.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah konflik bersenjata pecah pada 28 Februari, ketika operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah lokasi di Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat senior dan warga sipil.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara Teluk yang menampung pangkalan militer Amerika Serikat.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan strategi Iran untuk menekan negara-negara tetangga justru memperburuk posisi mereka di mata komunitas internasional.
“Strategi Iran menebar kekacauan, mencoba menyandera negara-negara tetangganya, serta menggoyahkan keteguhan kawasan jelas berbalik merugikan mereka sendiri, sebagaimana terlihat dari hasil pemungutan suara hari ini,” katanya.
Sementara itu, perwakilan China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel tidak memiliki otorisasi dari Dewan Keamanan. Ia menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan.
Menurut Fu, teks resolusi yang diadopsi belum sepenuhnya mencerminkan akar masalah konflik secara menyeluruh.
Perwakilan Rusia di PBB, Vasily Nebenzya, juga mengkritik resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai dokumen yang bias serta sepihak.
“Pengesahan resolusi ini oleh Dewan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertindak dengan itikad buruk—terutama pihak yang memulai perang ini—untuk melanjutkan tindakan agresi terhadap Iran,” katanya.
Rusia sebelumnya mengajukan rancangan resolusi alternatif yang menyerukan penghentian permusuhan oleh semua pihak tanpa menyebutkan pihak tertentu. Namun rancangan tersebut gagal disahkan setelah hanya memperoleh dukungan dari empat negara, yakni Rusia, China, Pakistan, dan Somalia.
Dua negara, yaitu Latvia dan Amerika Serikat, menolak rancangan itu, sementara sembilan negara lainnya memilih abstain.
Perdebatan tersebut menyoroti perbedaan tajam di antara anggota Dewan Keamanan mengenai bagaimana merespons eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama terkait peran negara-negara besar dan implikasinya terhadap stabilitas energi global.
