Manyala.co – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan berat pada akhir Januari 2026 setelah anjlok lebih dari delapan persen dalam dua hari perdagangan, memicu penghentian sementara perdagangan dan memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasar modal Indonesia.
Tekanan signifikan mulai terlihat pada Rabu (28/1/2026) ketika IHSG merosot lebih dari tujuh persen dalam satu sesi, memaksa otoritas bursa melakukan trading halt. Pelemahan berlanjut pada Kamis, dengan indeks ditutup di kisaran 8.300 poin. Akumulasi penurunan tersebut menjadi salah satu koreksi terdalam dalam waktu singkat dalam beberapa tahun terakhir.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai gejolak tersebut menciptakan tekanan besar di lingkaran pengambil kebijakan ekonomi. Meski secara historis level IHSG masih lebih tinggi dibandingkan posisi saat Presiden Prabowo Subianto dilantik, kecepatan koreksi dinilai menciptakan atmosfer kepanikan.
“Saya bisa bayangkan betapa marah Presiden Prabowo. Tapi, saya tidak bisa membayangkan apakah cukup kalau hanya handphone yang harus dilempar,” tulis Dahlan dalam Catatan Harian Dahlan Disway, Minggu (2/2/2026).
Menurut Dahlan, penurunan tajam tersebut menempatkan pemerintah dan regulator dalam posisi sulit. Ia menggambarkan kondisi pasar sebagai situasi yang membuat siapa pun akan panik, terutama karena terjadi di tengah sorotan internasional terhadap kinerja ekonomi Indonesia.
“Bagaimana cara menyelamatkannya? Wajah Presiden Prabowo seperti ditampar terang-terangan di atas panggung dunia,” ujarnya.
Sorotan kemudian mengarah pada kebijakan regulator. Dalam forum Prasasti Economic Forum 2026, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menanggapi isu spekulasi di pasar saham. Ia menilai praktik tersebut bukan akar masalah utama.
“Katakanlah ada yang goreng-goreng saham. Jangan pemainnya yang disalahkan. Tidak ada gunanya,” kata Pandu. “Pemain hanya memanfaatkan peluang yang tersedia.”
Dahlan menilai tanda kepanikan pertama terlihat dari perubahan kebijakan pemerintah yang memperluas ruang investasi dana asuransi ke saham hingga 20 persen, naik signifikan dari batas sebelumnya sebesar lima persen. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan permintaan domestik di tengah arus keluar dana asing dari pasar modal.
Langkah tersebut, menurut pemerintah, diharapkan dapat menopang harga saham dan memanfaatkan peluang pembelian saat valuasi melemah. Namun, pasar merespons kebijakan itu secara hati-hati. Kekhawatiran muncul terkait risiko dana asuransi, mengingat pengalaman kasus Asabri dan Jiwasraya yang sempat mengguncang kepercayaan publik.
Tekanan eksternal juga membayangi. Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebelumnya menyampaikan empat catatan utama bagi Bursa Efek Indonesia, meliputi transparansi data, peningkatan free float, keterbukaan struktur kepemilikan, serta penguatan tata kelola. MSCI memberikan waktu hingga Mei 2026 untuk melihat perbaikan sebelum melakukan evaluasi ulang klasifikasi pasar.
Jika perbaikan dinilai tidak memadai, Indonesia berisiko diturunkan dari kategori Emerging Market ke Frontier Market. Meski belum bersifat final, potensi tersebut menjadi perhatian serius pelaku pasar.
Situasi semakin kompleks setelah pengunduran diri sejumlah pejabat kunci. Pada Jumat sore, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyatakan mundur, menyusul langkah Direktur Utama BEI Iman Rachman yang lebih dulu meninggalkan jabatannya. Hingga Minggu malam, belum ada penjelasan resmi mengenai dampak langsung pergantian tersebut terhadap kebijakan pasar.
Respons pasar selanjutnya akan terlihat saat perdagangan dibuka kembali pada Senin (2/2/2026), yang dipandang sebagai momen krusial untuk menguji efektivitas langkah-langkah stabilisasi dan memulihkan kepercayaan investor.
