Manyala.co – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan negaranya siap memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat hanya jika Washington mengakui status nuklir Pyongyang dan menghentikan kebijakan permusuhan, menurut laporan media resmi pada Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Kim saat menghadiri parade militer memperingati Kongres Kesembilan Partai Pekerja Korea (WPK), seperti dilaporkan kantor berita negara KCNA. Dalam pidatonya, Kim menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir telah diabadikan dalam konstitusi.
“Jika AS menghormati posisi negara (nuklir) kami saat ini, seperti ditetapkan dalam Konstitusi DPRK dan menarik kebijakan permusuhannya terhadap DPRK, tak ada alasan bagi kami untuk tak dapat berhubungan baik dengan AS,” kata Kim, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
Kim menyatakan dalam lima tahun terakhir, WPK telah secara permanen mengukuhkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir. Ia menegaskan Pyongyang tidak akan melepaskan senjata nuklirnya dalam kondisi apa pun hingga tatanan global yang dianggapnya tidak adil berubah.
Menurutnya, peningkatan dan penguatan persenjataan nuklir menjadi inti strategi penangkalan dan pertempuran Korea Utara. Kim mengatakan pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk meningkatkan kekuatan nuklir nasional setiap tahun, termasuk menambah jumlah hulu ledak serta memperluas sarana dan ruang operasi nuklir.
“Kami memiliki rencana jangka panjang untuk menambah kekuatan nuklir nasional setiap tahun ke depan dan akan berkonsentrasi pada peningkatan jumlah senjata nuklir serta memperluas sarana dan ruang operasi nuklir,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Korea Utara akan memodernisasi kemampuan serangan dan sistem kendali senjata nuklir, sekaligus meningkatkan kesiapan tempur melalui latihan. Kim juga menyebut pembekalan senjata nuklir bagi angkatan laut sebagai prioritas dalam penguatan militer.
“Kekuatan nuklir negara adalah jaminan dasar dan perangkat keamanan yang kuat untuk memastikan keamanan, kepentingan, dan hak pembangunan negara secara andal,” kata Kim.
Dalam pidatonya, Kim menuduh perluasan blok agresif yang dipimpin Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik serta peningkatan aktivitas militer di sekitar Semenanjung Korea sebagai ancaman terhadap keamanan regional. Ia menyebut situasi keamanan saat ini sebagai kondisi “tak biasa”.
Hingga Kamis malam, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait pernyataan tersebut.
Hubungan Washington dan Pyongyang mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan tingkat tinggi antara Kim dan Presiden AS saat itu, Donald Trump, pada 2018 dan 2019 sempat memunculkan harapan denuklirisasi. Namun, negosiasi gagal mencapai kesepakatan konkret mengenai pencabutan sanksi dan pembongkaran program nuklir Korea Utara.
Sejak itu, Korea Utara mempercepat pengembangan rudal balistik dan sistem persenjataan strategis lainnya. Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, meningkatkan latihan militer bersama sebagai respons terhadap uji coba tersebut.
Pernyataan terbaru Kim mengindikasikan bahwa Pyongyang tetap mempertahankan posisi bahwa pengakuan atas status nuklirnya menjadi prasyarat bagi normalisasi hubungan dengan Washington, sebuah tuntutan yang selama ini ditolak oleh Amerika Serikat dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
