Manyala.co – Iran memperingatkan bahwa pangkalan, fasilitas, dan aset Amerika Serikat di kawasan akan menjadi “target yang sah” jika Washington melancarkan serangan militer, menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump terkait program nuklir Teheran.
Peringatan itu disampaikan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Surat tersebut merespons pernyataan Trump yang mengisyaratkan kemungkinan penggunaan pangkalan militer, termasuk fasilitas Inggris di Samudra Hindia, jika Iran tidak mencapai kesepakatan.
“Pernyataan yang begitu agresif dari Presiden Amerika Serikat, menandakan risiko nyata agresi militer, yang konsekuensinya akan membawa malapetaka bagi kawasan tersebut dan akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” tulis Iravani.
Ia menyerukan Dewan Keamanan untuk “memastikan Amerika Serikat segera menghentikan ancaman penggunaan kekerasan yang melanggar hukum.” Iran, menurut surat itu, tetap berkomitmen pada solusi diplomatik dan penyelesaian ambiguitas terkait program nuklir damainya berdasarkan asas timbal balik.
Namun Iravani menegaskan bahwa jika Iran menghadapi agresi militer, “semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan itu akan menjadi sasaran yang sah dalam konteks respons defensif Iran.”
Trump pada Kamis (19/2/2026) menyatakan Iran memiliki waktu paling lama 15 hari untuk mencapai kesepakatan dan kembali mengisyaratkan kemungkinan serangan jika perundingan gagal. Pernyataan itu muncul setelah pembicaraan tidak langsung di Jenewa antara utusan AS dan diplomat senior Iran yang dilaporkan menunjukkan kemajuan terbatas.
Upaya diplomatik sebelumnya runtuh pada Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan mendadak terhadap Iran, memicu konflik selama 12 hari. Washington kemudian turut melakukan pengeboman terhadap sejumlah situs nuklir Iran, menurut laporan sebelumnya.
Ketegangan juga meningkat di tengah kekhawatiran proliferasi nuklir regional. Dokumen kongres AS dan kelompok pengendalian senjata menyebut Arab Saudi berpotensi memiliki fasilitas pengayaan uranium dalam skema kerja sama nuklir dengan Washington.
“Kerja sama nuklir dapat menjadi mekanisme positif untuk menegakkan norma-norma nonproliferasi dan meningkatkan transparansi, tetapi detail pelaksanaannya sangat penting,” tulis Kelsey Davenport dari Arms Control Association yang berbasis di Washington.
Ia menambahkan dokumen tersebut menimbulkan “kekhawatiran pemerintahan Trump belum mempertimbangkan secara cermat risiko proliferasi yang ditimbulkan oleh perjanjian kerja sama nuklir yang diusulkan dengan Arab Saudi.”
Iran selama ini menyatakan program pengayaan uraniumnya bertujuan damai. Namun negara-negara Barat dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyebut Iran pernah memiliki program nuklir militer terorganisir hingga 2003.
Teheran telah memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen, mendekati ambang 90 persen yang diperlukan untuk senjata nuklir. Iran menyatakan tidak berniat mengembangkan bom atom, dan para pejabatnya merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang melarang produksi senjata nuklir.
Hingga Jumat malam, belum ada tanggapan resmi terbaru dari Gedung Putih atas surat Iran tersebut. Dewan Keamanan PBB juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait permintaan Teheran.
