Manyala.co – Pemerintah Indonesia menyatakan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat akan berlaku paling lambat 90 hari setelah proses legalitas di kedua negara rampung, di tengah rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Delegasi Indonesia dalam periode negosiasi disebut telah melakukan tujuh kali kunjungan ke Washington D.C. serta lebih dari 19 pertemuan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Rangkaian pembahasan tersebut difokuskan pada penyusunan kerangka perjanjian kerja sama perdagangan yang disebut sebagai ART.
Dalam keterangannya, perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa substansi perjanjian kali ini berbeda dibanding sejumlah kesepakatan ART dengan negara lain. “Berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain, Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi. Antara lain terkait pengembangan reaktor nuklir, terkait dengan kebijakan Laut China Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan. Sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa implementasi kesepakatan tidak berlaku otomatis setelah penandatanganan. “Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya,” ujarnya.
Belum ada rincian resmi mengenai skema tarif baru yang akan diterapkan dalam perjanjian tersebut. Pertanyaan mengenai kemungkinan penyesuaian tarif terhadap produk Indonesia, termasuk potensi penurunan hingga 18 persen, belum mendapat konfirmasi formal dari kedua pihak hingga Jumat malam.
Secara umum, hubungan perdagangan Indonesia-AS mencakup berbagai sektor, mulai dari tekstil dan alas kaki hingga produk elektronik dan komoditas pertanian. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun berdasarkan data resmi sebelumnya. Namun, angka terbaru belum dipaparkan dalam pernyataan terkini.
Negosiasi perdagangan kedua negara berlangsung di tengah dinamika global yang ditandai ketegangan geopolitik dan restrukturisasi rantai pasok internasional. Sejumlah negara memperkuat kerja sama bilateral guna menjaga stabilitas perdagangan dan investasi.
Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen politik atas kesepakatan tersebut. Namun, belum ada jadwal resmi yang diumumkan terkait pertemuan itu.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa fokus utama perjanjian adalah kerja sama ekonomi murni tanpa memasukkan isu strategis non-perdagangan. Langkah tersebut disebut sebagai upaya menjaga konsentrasi pada peningkatan akses pasar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan tambahan dari pihak USTR maupun Gedung Putih mengenai detail teknis dan struktur tarif dalam perjanjian tersebut. Implementasi efektif masih menunggu penyelesaian proses hukum di kedua negara.
