Manyala.co – Partai pro-militer Myanmar mengklaim meraih mayoritas suara pada tahap awal pemilihan umum pertama sejak kudeta 2021, yang digelar oleh junta militer pada 28 Desember 2025 di tengah konflik bersenjata dan kecaman luas internasional.
Seorang pejabat Union Solidarity and Development Party (USDP) mengatakan partainya memenangkan sebagian besar kursi pada fase awal pemilu. “Menurut berbagai laporan, USDP memenangkan mayoritas kursi di seluruh negeri,” ujar pejabat partai tersebut di ibu kota Naypyidaw, Senin (29/12/2025).
Pemilu tahap pertama digelar di 102 dari total 330 wilayah kota di Myanmar. Militer mengakui pemungutan suara tidak dapat dilakukan secara nasional karena situasi keamanan, dengan hampir seperlima daerah pemilihan legislatif tidak menyelenggarakan pemilu akibat konflik yang masih berlangsung.
Hingga Senin malam, Komisi Pemilihan Umum Myanmar belum mengumumkan hasil resmi. Junta menjadwalkan dua tahap pemungutan suara lanjutan pada 11 dan 25 Januari 2026. Proses ini disebut militer sebagai bagian dari peta jalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, menegaskan komitmen militer terhadap penyelenggaraan pemilu. “Kami menjamin pemilu ini akan berlangsung secara bebas dan adil,” ujarnya kepada wartawan setelah memberikan suara di Naypyidaw pada Minggu (28/12/2025). Ia menambahkan, “Pemilu ini diselenggarakan oleh militer, dan kami tidak akan membiarkan nama kami tercoreng.”
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu gelombang protes nasional dan berkembang menjadi perang saudara, ketika kelompok pro-demokrasi membentuk milisi yang bertempur bersama pasukan etnis bersenjata yang telah lama menentang pemerintah pusat.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi tidak tercantum dalam surat suara. Suu Kyi masih dipenjara sejak kudeta, sementara NLD dibubarkan setelah menolak memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Uni yang dikendalikan junta.
Secara keseluruhan, terdapat 57 partai politik yang terdaftar dalam pemilu kali ini. Pemilih memilih anggota parlemen majelis rendah dan majelis tinggi, bukan presiden. Namun, hanya enam partai yang mencalonkan kandidat secara nasional, sementara sisanya hanya berkompetisi di tingkat negara bagian atau wilayah tertentu.
USDP, partai ultranasionalis yang didukung militer, mengajukan jumlah kandidat terbanyak dan dalam praktiknya tidak menghadapi pesaing di puluhan daerah pemilihan. Puluhan partai etnis lainnya telah dibubarkan sejak kudeta.
Menurut kelompok pemantau pemilu ANFREL, sekitar 57 persen partai yang berpartisipasi dalam pemilu 2020 kini tidak lagi terdaftar, meskipun sebelumnya meraih lebih dari 70 persen suara dan sekitar 90 persen kursi parlemen.
Pemilu ini menuai kecaman dari aktivis, diplomat Barat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai proses tersebut tidak inklusif dan berlangsung di tengah penindasan terhadap perbedaan pendapat. Junta telah menangkap lebih dari 200 orang atas dugaan melanggar undang-undang yang melarang “gangguan” terhadap pemilu, dengan ancaman hukuman mulai dari tiga tahun penjara hingga hukuman mati.
Pemerintah militer menolak kritik internasional dan menyatakan tetap berkomitmen pada transisi menuju sistem demokrasi multipartai. China, sekutu utama Myanmar, menyatakan dukungan terhadap pemilu tersebut dan menilai proses itu sebagai jalan realistis untuk memulihkan stabilitas, meski belum ada penilaian independen mengenai legitimasi hasilnya hingga Senin malam.
