Manyala.co – Pemerintah pada 2026 melanjutkan agenda strategis sektor energi dengan menitikberatkan pada swasembada energi, peningkatan elektrifikasi, serta penguatan energi baru dan terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan tersebut sebagai bagian dari program kedaulatan nasional sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2024.
Salah satu kebijakan utama adalah kelanjutan program mandatori biodiesel dengan peningkatan kadar pencampuran menjadi 50 persen atau B50 pada 2026. Program ini sebelumnya telah diterapkan pada level B40 sepanjang 2025. Pemerintah memperkirakan implementasi B50 akan membuat Indonesia mengalami surplus solar dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar diesel.
Namun demikian, ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bensin masih menjadi tantangan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Data Kementerian ESDM mencatat rata-rata lifting minyak dan gas sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari, sesuai target yang ditetapkan.
Selain sektor migas, pemerintah juga menaruh fokus pada ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang menempatkan energi hijau sebagai prioritas utama. Mayoritas pembangkit listrik baru dalam 10 tahun ke depan direncanakan berbasis energi terbarukan yang bersumber dari potensi domestik.
Presiden juga memerintahkan percepatan elektrifikasi desa secara nasional. Hingga awal 2026, sebanyak 5.700 desa di Indonesia masih belum teraliri listrik. Pemerintah menilai perluasan akses listrik menjadi faktor kunci dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi eksternal, dinamika geopolitik global turut memengaruhi kebijakan energi nasional. Konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela diperkirakan berdampak terhadap pasokan serta harga energi dunia, terutama minyak mentah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menindaklanjuti arahan Presiden dengan menyiapkan peta jalan mandatori bioetanol, mendorong optimalisasi sumur minyak tua, serta memperkuat kebijakan transisi energi. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus menekan tekanan fiskal akibat impor.
Untuk membahas arah kebijakan tersebut, CNBC Indonesia akan menyelenggarakan forum “Energy Outlook 2026: Exploring Indonesia’s Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people”. Acara ini dijadwalkan menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku usaha BUMN dan swasta, analis energi, serta anggota Dewan Energi Nasional.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan tantangan dan peluang sektor energi nasional pada 2026. Hingga Rabu sore, belum ada keterangan resmi mengenai target kuantitatif tambahan pemerintah selain program yang telah diumumkan sebelumnya.
