Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia geram mengetahui adanya praktik pemberian bonus kepada pejabat di saat perusahaan pelat merah sedang mengalami kerugian.
Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menyindir keras para pejabat yang dinilai memperlakukan BUMN seperti harta warisan keluarga. “Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” tegas Prabowo di hadapan kader PKS.
Ia menambahkan, jika praktik semacam ini terus berlangsung, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung akan dikerahkan untuk menindak tegas. “Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu. Bagaimana, saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi,” ujar Presiden.
Selain mengkritik bonus pejabat, Prabowo juga menyoroti besarnya aset yang dimiliki BUMN. Menurutnya, bila seluruh aset dikumpulkan, nilainya mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 16.679 triliun (kurs Rp 16.667). Namun, keuntungan yang dihasilkan tidak sebanding dengan potensi tersebut. “Kalau return on asset (RoA) 5 persen, negara bisa memperoleh Rp 800-an triliun. APBN kita tidak akan defisit,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menugaskan BPI Danantara untuk bergabung dalam misi bersih-bersih BUMN. Ia memberi waktu tiga tahun agar proses transformasi bisa terlihat nyata. “Saudara-saudara sekalian, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2, 3, 4 tahun kita bersihkan,” katanya optimistis.
Meski menyadari target keuntungan 10 persen dari nilai aset sulit tercapai, Prabowo menilai capaian RoA 5 persen lebih realistis. Sayangnya, sejauh ini BUMN bahkan belum mampu menembus angka 3 persen. “Kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun. Kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya juga telah mengambil langkah konkret membatasi jumlah komisaris di tiap BUMN. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR pada Agustus 2025, ia menegaskan jumlah komisaris tidak boleh lebih dari enam orang. “Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisaris banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa 4 atau 5,” ungkapnya.
Selain masalah tata kelola, Presiden juga mengakui bahwa korupsi adalah persoalan besar yang membelit hampir semua birokrasi di Indonesia, termasuk di BUMN dan BUMD. “Kita sadar bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, bahkan di BUMN dan BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tuturnya.
Sejak menjabat sebagai Kepala Negara, Prabowo menilai praktik penyelewengan masih marak terjadi. Ia menegaskan, setelah 299 hari memimpin, dirinya semakin memahami bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah membersihkan birokrasi dari praktik-praktik tidak sehat. “Setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin memahami betapa besar tantangan yang kita hadapi dan betapa banyak penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan,” kata Presiden.
