Manyala.co – Aparat penegak hukum Indonesia mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan korupsi selama satu tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan riset NEXT Indonesia Research & Publications bertajuk “Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, negara berhasil mengembalikan aset senilai Rp1,7 triliun yang berasal dari hasil korupsi.
Pemulihan itu mencakup hasil rampasan, lelang barang sitaan, dan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Laporan yang dipublikasikan di Jakarta pada Sabtu (18/10/2025) itu menegaskan adanya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sepanjang tahun pertama pemerintahan.
Menurut laporan, sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Dari upaya penindakan tersebut, pemerintah diklaim berhasil menekan potensi kerugian negara hingga Rp320,4 triliun.
Salah satu perkara terbesar yang disorot adalah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan kontraktor kerja sama (KKKS) periode 2018–2023. Kasus tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai Rp285 triliun dan menjadi salah satu fokus utama aparat penegak hukum dalam satu tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem hukum nasional dan menekan praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta pada Rabu (15/10), Prabowo menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” bagi stabilitas bangsa.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.
Selain di bidang hukum, laporan NEXT Indonesia juga menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola negara. Sejumlah langkah yang telah diambil antara lain penghapusan piutang macet bagi UMKM di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah juga meluncurkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga proyek cetak sawah nasional.
NEXT Indonesia mencatat, program-program cepat ini dirancang agar manfaat kebijakan pemerintah dapat langsung dirasakan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif.
Upaya pemberantasan korupsi dan penguatan ekonomi tersebut dinilai sebagai dua elemen kunci dalam strategi Prabowo-Gibran untuk mendorong Indonesia menuju Visi Emas 2045. Hingga kini, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas kebijakan antikorupsi di tingkat birokrasi dan daerah, namun laporan tersebut menilai arah reformasi berjalan progresif.
