Manyala.co – Di awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto mulai menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah kepada publik. Beberapa kali, ia secara terbuka mengakui bahwa penyampaian pesan dari pemerintah, termasuk dari lingkungan Istana Kepresidenan, belum berjalan optimal. Ia menilai, banyak program baik pemerintah yang belum tersampaikan secara jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya sadar, beberapa minggu terakhir ini bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu tanggung jawab saya,” ujar Prabowo saat bertemu investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Sebagai respons, Prabowo pun mengambil langkah strategis dengan menunjuk juru bicara presiden. Pilihannya jatuh pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Penunjukan ini tidak disertai pelantikan resmi karena menurut Prasetyo, ia menjalankan fungsi komunikasi selaras dengan tugasnya sebagai Mensesneg.
“Tidak perlu pelantikan. Kita semua diminta aktif berkomunikasi, apalagi saya sebagai Mensesneg,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025). Ia juga menegaskan bahwa perannya tidak menggantikan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi. “PCO tetap ada. Kita semua bekerja bersama.”
Meski demikian, langkah ini menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo mulai kehilangan kepercayaan pada Hasan Nasbi, terlebih setelah sejumlah pernyataan Hasan dianggap blunder. Salah satunya adalah saat Hasan menanggapi kasus teror kepala babi kepada jurnalis Tempo dengan bercanda, menyarankan agar kepala babi tersebut “dimasak saja” alih-alih mengecam tindakan tersebut.
Prasetyo membantah bahwa penunjukannya berkaitan dengan insiden tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya ingin memperkuat komunikasi publik, bukan menggantikan siapa pun. “Kalau ada yang kurang, ya kita perbaiki,” ujarnya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo menempatkan orang kepercayaannya di posisi strategis komunikasi. Prasetyo yang merupakan kader Partai Gerindra dan bagian dari lingkaran dekat Prabowo dinilai mampu memahami maksud presiden bahkan hanya dari gesturnya. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan komunikasi di masa mendatang.
“Prabowo butuh orang yang bisa benar-benar memahami dan menerjemahkan maksudnya, supaya tidak ada lagi blunder komunikasi yang merugikan,” kata Adi.
Blunder komunikasi Hasan Nasbi memang menjadi perhatian publik. Dalam menanggapi teror kepala babi, Hasan menyatakan tidak ada kebebasan pers yang terganggu selama media masih bisa meliput dan menyuarakan pendapat secara bebas. Ia kemudian mengklarifikasi bahwa komentarnya hanya menyesuaikan dengan sikap wartawan Tempo yang menyikapi teror dengan santai.
Hasan bahkan membandingkannya dengan reaksi masyarakat saat terjadi bom Sarinah 2016, ketika warga merespons teror dengan berjualan dan menunjukkan bahwa mereka tidak takut.
Namun, masalah komunikasi di lingkaran Istana tidak hanya berhenti di sana. Pernyataan Prabowo sendiri soal trading saham yang disamakan dengan judi juga sempat menimbulkan keresahan di pasar modal. Komentar tersebut dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.
Kondisi ini mempertegas bahwa pemerintah memang perlu memperbaiki pola komunikasinya. Penunjukan Prasetyo sebagai juru bicara bisa menjadi langkah awal untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan dengan tepat dan tidak menimbulkan kegaduhan baru.
