Manyala.co – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menanggapi wacana penambahan anggaran dari APBN untuk mendukung kegiatan partai politik. Menurutnya, persoalan pendanaan partai tidak bisa dilihat secara parsial dan perlu ditelaah secara menyeluruh, termasuk dengan membandingkan praktik di negara lain.
“Persoalan pembiayaan politik ini tidak bisa dipandang sepenggal. Harus dilihat secara utuh dan dikaji mendalam, termasuk lewat studi di berbagai negara,” ujar Bima saat menghadiri kegiatan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).
Ia mencontohkan sistem di Amerika Serikat, di mana sumbangan politik dari pihak swasta sangat terbuka dan nilainya besar. Namun, sistem itu juga melahirkan kecenderungan pengaruh kuat dari pemilik modal terhadap arah politik. Sebaliknya, beberapa negara Eropa memilih skema pembiayaan partai oleh negara demi menjaga independensi dan fungsi demokratis partai.
Harus Transparan dan Terarah
Bima menegaskan bahwa jika Indonesia ingin menerapkan model pembiayaan dari APBN, maka prinsip transparansi harus menjadi syarat mutlak. Ia menilai penting agar setiap dana yang diberikan kepada partai politik memiliki peruntukan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Jika negara ingin berkontribusi dalam pembiayaan partai, maka harus ada aturan tegas tentang bagaimana dana itu digunakan. Tidak boleh abu-abu, harus jelas besarannya, untuk apa saja, dan seperti apa sistem pertanggungjawabannya,” katanya.
Bukan untuk Elite Partai
Lebih lanjut, Bima mengingatkan agar bantuan negara kepada partai politik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan internal elit atau pengurus partai. Menurutnya, dana tersebut semestinya digunakan demi kepentingan publik, terutama untuk pendidikan politik dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jangan sampai uang negara ini hanya dinikmati oleh elite partai. Dana bantuan itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan untuk kepentingan segelintir orang di dalam partai,” tutupnya.
Bima menilai, jika dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sistem pendanaan negara untuk partai politik bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki kualitas partai politik di Indonesia.
