Manyala.co – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam mendukung generasi muda yang sehat dan cerdas, dengan menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Program ini menyasar siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan, dengan tujuan utama memperbaiki gizi anak-anak sekolah dan sekaligus memberdayakan potensi lokal dalam rantai pasok pangan.
Anggaran jumbo tersebut disalurkan untuk membiayai 828 titik dapur layanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun hingga pertengahan Juli 2025, baru 76 SPPG yang terealisasi angka yang masih jauh dari target. Artinya, progres pembangunan baru mencapai sekitar 8 persen. Hal ini menjadi catatan serius bagi BGN, mengingat target tahun ini adalah membentuk seluruh 828 dapur aktif yang tersebar di kabupaten/kota se-Sulsel.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, dalam keterangannya kepada wartawan usai membuka pelatihan bagi petugas penjamah makanan di Hotel Novotel Makassar, Sabtu (19/7/2025), menegaskan bahwa program MBG tidak mungkin berjalan tanpa sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga perangkat desa, karena semua pelaksanaan MBG berada dalam cakupan wilayah pemerintah daerah.
Selain fokus pada pembangunan fisik dapur dan distribusi makanan, BGN juga memberi perhatian besar terhadap kelangsungan rantai pasok bahan baku. Suardi mengingatkan bahwa kelancaran penyediaan bahan makanan segar seperti sayuran dan beras adalah penopang utama keberhasilan program. Ia mengapresiasi kondisi saat ini yang masih stabil dengan suplai yang memadai dari daerah pertanian seperti Malakaji, Tompobulu, dan Malino tiga wilayah penghasil sayuran di Sulsel.
Setiap SPPG nantinya ditargetkan mampu memasak hingga 300 kilogram beras per hari. Jika seluruh 828 dapur telah beroperasi penuh, maka kebutuhan beras harian bisa mencapai sekitar 24 ton. Jumlah itu menggambarkan skala masif program MBG yang tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan anak, tapi juga membuka potensi besar untuk sektor pertanian, logistik, dan jasa penyedia makanan di tingkat lokal.
“Bayangkan, satu dapur bisa kelola Rp 45 juta per hari, atau sekitar Rp 1 miliar tiap bulannya. Jika dikalikan selama satu tahun untuk seluruh dapur, maka anggaran itu menyentuh Rp 8,2 triliun,” papar Suardi. Ia juga menyebut bahwa setiap kabupaten dan kota di Sulsel akan mendapatkan alokasi pembangunan SPPG tanpa terkecuali, sesuai kebutuhan wilayah dan jumlah siswa yang menjadi sasaran.
Dalam mendorong percepatan realisasi, BGN tak hanya mengandalkan APBN dan dukungan Pemda, tetapi juga membuka ruang partisipasi dari sektor swasta. Pengusaha dan masyarakat umum yang ingin berkontribusi bisa membangun dapur mandiri bekerja sama dengan BGN. Namun, sebelum dapur tersebut mulai beroperasi, pihak BGN akan melakukan proses verifikasi menyeluruh, mulai dari pengecekan lokasi dan luas lahan, hingga pemeriksaan infrastruktur pendukung. Setelah lulus verifikasi faktual, barulah dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan virtual account untuk pencairan dana operasional.
“Semua sistem transparan. Pengusaha tinggal mendaftar melalui portal resmi BGN, masukkan koordinat titik dapur, ukuran lahan, dan jenis fasilitasnya. Setelah disurvei dan diverifikasi, barulah dinyatakan layak untuk operasional,” jelas Suardi.
Tak kalah penting, BGN juga memperhatikan aspek kesehatan dan perlindungan tenaga kerja yang terlibat. Sekitar 550 petugas penjamah makanan dari berbagai SPPG mengikuti pelatihan resmi yang diselenggarakan BGN di Makassar. Mereka tidak hanya dilatih mengenai standar keamanan pangan dan kebersihan makanan, tapi juga didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja atau kondisi tak terduga lainnya.
“Kita sudah MoU dan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau disalahkan? Lebih baik kita siapkan antisipasi dari sekarang. Ini bentuk tanggung jawab kita untuk mereka,” kata Suardi, menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kerja profesional dalam mengawal suksesnya program ini.
Di tempat terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa total kebutuhan dapur MBG di wilayahnya sebenarnya mencapai 900 unit. Ia mengakui bahwa masih ada kekurangan dari sisi jumlah, tapi optimis semua akan bisa direalisasikan secara bertahap seiring koordinasi antara BGN, Pemprov, dan Pemda kabupaten/kota terus berjalan.
Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang menyiapkan makanan di piring anak-anak sekolah. Ia adalah cermin kebijakan lintas sektor yang menyentuh banyak aspek kehidupan: pendidikan, ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, hingga ketahanan pangan. Di balik angka triliunan rupiah dan ratusan dapur yang harus dibangun, ada satu tujuan besar: menjadikan generasi Indonesia lebih kuat secara fisik, sehat secara mental, dan siap bersaing di masa depan.
Namun demikian, tantangan di lapangan tidak bisa diabaikan. Mulai dari keterbatasan SDM, distribusi bahan pangan, hingga kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah. Tapi dengan sinergi yang konsisten, serta dukungan publik yang kuat, mimpi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia, termasuk di Sulsel, bukan hal mustahil untuk diwujudkan.
