Manyala.co – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali melakukan revisi signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya kenaikan besar pada anggaran pendidikan, terutama yang diperuntukkan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (21/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran untuk tenaga pendidik kini ditetapkan mencapai Rp 274,7 triliun. Jumlah tersebut melonjak cukup tajam dibandingkan angka yang sempat disebut dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada pertengahan Agustus lalu, yakni Rp 178,7 triliun. Artinya, terdapat tambahan hampir Rp 100 triliun dari rencana awal.
“Dari total anggaran pendidikan, porsi yang langsung diterima oleh guru, dosen, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun. Ini jelas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam pemaparannya di Jakarta.
Kenaikan ini mencakup berbagai skema tunjangan dan gaji. Rinciannya antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS sebesar Rp 19,2 triliun yang menyasar 754.747 guru, serta TPG PNS daerah senilai Rp 69 triliun untuk sekitar 1,6 juta guru di seluruh Indonesia. Selain itu, ada Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS yang dianggarkan Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen, sementara total belanja untuk TPG PNS, TPD PNS, hingga gaji pendidik mencapai Rp 120,3 triliun.
Menurut Sri Mulyani, dukungan ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan tenaga pendidik yang berstatus aparatur sipil negara. Dosen dan guru non-PNS pun tetap mendapatkan hak tunjangan profesi dari APBN sebagai bagian dari pemerataan kesejahteraan.
Selain dukungan bagi tenaga pendidik, pemerintah juga menyalurkan anggaran pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang nilainya tidak kalah besar, yakni Rp 301,2 triliun. Dari angka tersebut, program prioritas yang mendapatkan alokasi di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau Bidikmisi sebesar Rp 17,2 triliun, program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 25 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 15,5 triliun. Pemerintah juga memasukkan program makan bergizi gratis dengan porsi terbesar, yakni Rp 223 triliun.
Tidak berhenti sampai di situ, alokasi anggaran pendidikan 2026 juga diarahkan untuk pengembangan sarana sekolah dan perguruan tinggi dengan total Rp 150,1 triliun. Anggaran ini mencakup pembangunan sekolah rakyat Rp 24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 64,3 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Rp 5,1 triliun, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 9,4 triliun. Ada pula program renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun hingga pembangunan sekolah unggulan Garuda Rp 3 triliun.
Secara keseluruhan, belanja pendidikan di tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 757,8 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari outlook tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp 690,1 triliun. Menurut Sri Mulyani, hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, kami memastikan anggaran ini tetap terjaga sesuai dengan kesepakatan DPR dan amanat konstitusi,” pungkasnya.
Dengan adanya tambahan alokasi tersebut, diharapkan kesejahteraan tenaga pendidik semakin baik dan akses pendidikan berkualitas bagi siswa serta mahasiswa dapat semakin luas. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama dalam RAPBN 2026 ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang merata sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia.
